Masyarakat Adat Minta MK Batasi Pembakaran Lahan-Karhutla demi Kearifan Lokal

Pangkal persoalan yang mereka soroti terletak pada penggunaan frasa "masyarakat" dalam aturan pengecualian larangan membakar lahan. Ketentuan tersebut menyebutkan, larangan membuka lahan dengan cara membakar dikecualikan bagi masyarakat yang melakukannya dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal.

Menurut para pemohon, rumusan itu belum memberikan batasan yang jelas mengenai siapa yang berhak mendapatkan pengecualian. Akibatnya, masyarakat adat yang menjalankan tradisi berladang turun-temurun berpotensi disamakan dengan pihak lain yang membakar lahan untuk kepentingan komersial.

Kuasa hukum para pemohon, A Fahrur Rozi, mengatakan ketidakjelasan batasan tersebut membuka celah bagi pihak-pihak di luar masyarakat adat, untuk menggunakan dalih kearifan lokal ketika melakukan pembakaran lahan.

Padahal, masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan dan aturan tersendiri dalam mengelola lahan. Praktik mereka tidak bisa begitu saja disamakan dengan pembakaran yang dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan.

"Kelompok non-masyarakat adat ini tidak memiliki sistem pengetahuan tradisional, tidak membuat sekat bakar, dan tidak tunduk pada kalender adat. Pembakaran liar inilah yang kemudian meluas menjadi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," ujar Rozi.

Bagi masyarakat Dayak Taboyan, misalnya, membuka lahan dengan metode tebas-bakar merupakan bagian dari sistem pertanian tradisional yang dikenal sebagai perladangan gilir balik.

Praktik tersebut memiliki tahapan dan aturan yang harus dipatuhi. Waktu pembakaran mengikuti kalender musim, dilakukan secara kolektif, serta didahului pemberitahuan kepada pemilik ladang di sekitar lokasi. Mereka juga membuat sekat bakar untuk mencegah api merambat ke lahan lain.

Lebih dari sekadar cara membersihkan lahan, metode tersebut berkaitan dengan pengelolaan kesuburan tanah, penggunaan varietas padi lokal, hingga pelaksanaan ritual adat.

Rozi menilai, jika praktik tersebut dilarang tanpa membedakan konteksnya, masyarakat adat bukan hanya kehilangan satu metode pertanian. Mereka juga berisiko kehilangan bagian penting dari sistem kehidupan yang diwariskan antargenerasi.

“Melarang penggunaan api dalam perladangan adat tidak berkedudukan sebagai pembatasan cara, melainkan sebagai pembubaran sistem. Yang hilang bukan satu teknik yang dapat diganti dengan teknik lain, melainkan kalender yang mengatur hidup bersama, benih yang tidak dapat tumbuh dengan cara lain, pengetahuan yang mati bersama berhentinya praktik, upacara yang kehilangan sarananya, dan tatanan tanggung jawab yang kehilangan objeknya,” kata Rozi.

Persoalan tersebut bukan sekadar perdebatan mengenai bunyi undang-undang. Putes Lekas merasakan langsung dampak dari ketidakjelasan aturan tersebut, sebagai peladang tradisional Suku Dayak Taboyan di Kalimantan Tengah.

Ia menyebut, praktik perladangan gilir balik yang dijalankan masyarakatnya selama ini tidak pernah menjadi sumber karhutla, karena dilakukan berdasarkan aturan adat yang ketat dan ritual lokal.

Namun, ketika karhutla terjadi, peladang adat justru kerap menjadi pihak yang disalahkan. Mereka juga dibayangi ancaman pidana penjara hingga 10 tahun, serta denda miliaran rupiah.

Situasi tersebut semakin membuat posisi peladang adat terjepit, setelah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026, tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar.

Para pemohon menilai, penguatan penegakan larangan tersebut berpotensi membuat praktik pembukaan lahan masyarakat adat ikut terkena pelarangan, tanpa melihat aturan dan mekanisme pengendalian yang selama ini mereka jalankan.

Di sisi lain, dampak karhutla juga dirasakan masyarakat yang tidak terlibat dalam aktivitas pembakaran. Era Purnama Dewi, warga Kabupaten Kampar, Riau, menjadi salah satu yang mengalami langsung akibat kabut asap.

Ia mengalami gangguan pernapasan setelah terpapar kabut asap karhutla sepanjang September hingga Oktober 2026.

Bagi Era, persoalan ini menunjukkan negara perlu memiliki ukuran hukum yang lebih tegas, untuk membedakan pembakaran dalam perladangan adat dengan pembakaran untuk kepentingan komersial.

Dengan begitu, perlindungan terhadap tradisi masyarakat adat tidak harus mengorbankan hak masyarakat lain, untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kedua pemohon pun berharap MK dapat memberikan batasan yang jelas. Mereka ingin praktik perladangan tradisional tetap mendapatkan perlindungan hukum, tetapi pengecualian tersebut tidak menjadi celah bagi pihak lain untuk melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.

Dalam permohonannya, Putes dan Era meminta MK menyatakan ketentuan Pasal 22 angka 24 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 69 ayat (2) UU PPLH bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional).

Mereka meminta MK memberikan pemaknaan bahwa pengecualian larangan membuka lahan dengan cara membakar hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat, yang secara turun-temurun menjalankan praktik tersebut berdasarkan kearifan lokal.

Tak hanya membatasi subjek yang berhak mendapatkan pengecualian, para pemohon juga mengusulkan sejumlah persyaratan agar praktik pembakaran lahan tetap terkendali.

Pertama, pengecualian hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang telah hidup dan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar secara turun-temurun.

Kedua, pembukaan lahan hanya diperbolehkan untuk kebutuhan subsisten atau memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk kepentingan usaha.

Ketiga, luas lahan yang dibakar dibatasi maksimal dua hektare per kepala keluarga. Keempat, lahan tersebut harus digunakan untuk menanam varietas lokal.

Kelima, setiap lahan yang dibakar wajib dikelilingi sekat bakar untuk mencegah api menyebar. Terakhir, pengecualian tidak boleh berlaku bagi pembakaran yang dilakukan oleh atau untuk pemegang perizinan berusaha.

Melalui permohonan tersebut, para pemohon ingin memastikan bahwa kearifan lokal tidak menjadi alasan pembenar bagi praktik pembakaran lahan yang merusak lingkungan.

Mereka juga berharap negara bisa melihat perbedaan antara tradisi berladang yang memiliki aturan dan tanggung jawab adat dengan pembakaran lahan untuk kepentingan bisnis.

Sebab, bagi masyarakat adat, ladang bukan hanya tempat menanam dan memanen padi. Di dalamnya terdapat pengetahuan, kebiasaan, serta hubungan antargenerasi yang telah dijaga selama bertahun-tahun.