MBG Watch Geruduk Kejagung, Protes Penghentian Pendataan SPPG

Media menjelaskan MBG Watch sebelumnya telah melakukan studi, audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kementerian, DPR, hingga sejumlah institusi penegak hukum. Namun, menurutnya, dugaan korupsi dan konflik kepentingan dalam pelaksanaan MBG masih terus terjadi.

"Tapi kita menyaksikan hari ini korupsi di BGN termasuk juga konflik kepentingan, korupsi di SPPG hingga ke daerah itu masif-masif terjadi," kata dia.

Media juga menyinggung dinamika antara Kejaksaan Agung dan Polri yang belakangan mencuat bersamaan dengan penanganan perkara MBG.

"Dan kita tahu belakangan Kejagung dan Kepolisian juga saling berkonflik, dan ditengarai salah satu alasannya karena penyidikan berkaitan dengan MBG ini," katanya.

Menurut Media, penghentian pengumpulan data dugaan korupsi MBG justru merugikan masyarakat.

Total ada tiga tuntutan yang didorong MBG Watch dalam aksi kali ini:

1. Hentikan MBG, bubarkan SPPG dan BGN
2. Bongkar dan usut tuntas korupsi MBG
3. Alihkan anggaran MBG ke sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin.

Media menilai penghentian pendataan SPPG tersebut menimbulkan kesan proses penegakan hukum berjalan secara transaksional. "Karena bagaimana mungkin pengusutan korupsi sangat transaksional seperti ini. Jadi ini sangat aneh," katanya

Meski pihaknya telah menggelar aksi, Media menegaskan, langkah berikutnya berada di tangan pemerintah.

"Sebetulnya langkah konkret kami sudah kami lakukan semuanya. Sekarang langkah konkritnya itu ada di pemerintah. Pemerintah mau mendengar atau tidak," ujarnya.

Media mengingatkan pemerintah agar merespons tuntutan masyarakat sipil, sebelum muncul penyesalan di kemudian hari.