Megawati Klaim Dirikan Lembaga BNPB, Begini Sejarah Awal Mulanya

02 Agu 2021, 18:30 WIB

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito meninjau Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta pada Rabu (26/5/2021) (Dok. Humas BNPB)

Jakarta, IDN Times - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengklaim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah lembaga kebencanaan yang ia dirikan. Ia mengklaim dalam rapat koordinasi pembangunan nasional (Rakorbangnas) BMKG secara virtual pada Kamis (29/7/2021).

"Saya sangat ingat Presiden Gus Dur (Abdurrahman Wahid) bertanya, 'kenapa demikian bu?' Ya artinya yang harus saya hadapi akan menjadi sebuah proses yang lambat," ujar Megawati, yang pernah menjadi Wakil Presiden era Presiden Gus Dur itu.

"Yang saya sampaikan dalam rangkuman singkat, justru untuk dapat segera dilaksanakan. Saya lah yang membuat BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika), BNPB, bukan maksud untuk menyombongkan diri, BNN (Badan Narkotika Nasional), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), masih banyak lagi dan lain sebagainya," lanjutnya.

Lalu, apakah benar Megawati yang mendirikan BNPB? Bagaimana sejarah perjalanan lembaga penanggulangan bencana tersebut hingga saat ini dikenal dengan nama BNPB? Berikut ulasannya.

1. Sudah ada sejak pemerintahan Presiden Sukarno

Arsip Perpusnas

Lembaga penanggulangan bencana ini nyatanya sudah ada sejak masa pemerintahan ayahanda Megawati, Presiden Sukarno yang didirikan pada 20 Agustus 1945 bernama Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BKKP).

Namun, lembaga tersebut fokus bertugas menolong para korban perang dan keluarga korban semasa perang kemerdekaan.

Awalnya lembaga tersebut hanya untuk bencana yang disebabkan manusia. Hingga 1966, lembaga tersebut berkembang dan juga menanggulangi bencana yang disebabkan bencana alam, menjadi Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP).

Bahkan, pada 1979 lembaga tersebut semakin berkembang dan memperluas cakupan fokusnya untuk menanggulangi bencana non-alam serta sosial seperti kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi, dan konflik sosial lainnya disertai perubahan nama menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB).

2. Masih bernama Bakornas PB saat Megawati menjabat presiden

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (IDN Times/Aldzah Fatimah Aditya)

Nama Bakornas PB masih bertahan hingga Megawati menjabat sebagai wakil presiden Gus Dur. Bahkan, perluasan cakupan Bakornas PB ditegaskan kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999.

Setelah Megawati menggantikan posisi Gus Dur menjadi Presiden RI pada 2001, Indonesia juga mengalami bencana sosial yang membutuhkan penanganan khusus terkait pengungsian.

Maka itu pada masa pemerintahannya, Megawati mengembangkan Bakornas PB menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP), yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001, yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 111 tahun 2001.

3. Nama BNPB dikeluarkan masa pemerintahan SBY

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Twitter/@SBYudhoyono)

Tak bertahan lama, nama Bakornas PB yang kemudian dikembangkan lagi menjadi Bakornas PBP oleh Megawati, digeser dengan nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dibentuk masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Bahkan, nama tersebut dipakai hingga saat ini setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB yang terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.