Megawati: Saya Bilang Jangan! Masih Saja Korupsi, Get Out!

27 Jun 2022, 12:52 WIB

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

Jakarta, IDN Times - PDI Perjuangan (PDIP) hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka acara Politik Cerdas Berintegritas (PCB). Dalam paparannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menayangkan video cuplikan gertakan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri soal korupsi.

"Betapa malunya kalian itu, seumur hidup di sini tercoreng, anak-istri, kalian gak kasihan? Gak kasihan ya sama turunan? Saya bilang jangan korupsi, masih saja ada korupsi, get out! Keluar kamu daripada merusak partai kita," ujar Megawati seperti dikutip dalam video tersebut, Senin (27/6/2022).

1. PDIP klaim lakukan sejumlah upaya pencegahan korupsi

Ilustrasi judi. (IDN Times/Aditya Pratama)

Dalam video tersebut, PDIP juga menjelaskan sejumlah upaya pencegahan korupsi di partainya. Upaya tersebut mulai dari pengkaderan hingga seleksi kader secara ketat.

"Proses seleksi ketat penugasan kader partai sehingga mereka yang berstatus tersangka korupsi tidak bisa dicalonkan sebagai calon kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota legislatif," demikian narasi yang dibacakan dalam video tersebut.

2. KPK bicara biaya politik yang tinggi

Ketua KPK, Firli Bahuri IDN Times/Aryodamar)

Ketua KPK, Firli Bahuri di depan pengurus PDIP membahas tingginya biaya politik. Ia berharap, PDIP bisa menjadi salah satu partai yang menekan biaya politik yang tinggi.

“Kami berharap seluruh kader partai melaksanakan politiknya tanpa biaya tinggi,” ujarnya.

3. PDIP lakukan sejumlah upaya cegah biaya politik tinggi

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Hasto menjelaskan, PDIP telah berupaya mengatasi biaya politik yang mahal. Salah satunya adalah dengan membuat rekening gotong royong agar biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak membebani calon.

"Sebagai contoh, misalnya Pak Jokowi, ketika mencalonkan sebagai calon gubernur, itu partai yang mencarikan dana saksi, bukan dari Pak Jokowi. Begitu juga dari daerah-daerah lain," ujarnya.