Koalisi Sipil Minta Jokowi Hentikan Operasi Tempur di Papua
Keterangan Pers Presiden Jokowi usai pelantikan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Koalisi Masyarakat Sipil meminta presiden Joko "Jokowi" Widodo menghentikan operasi tempur di Papua. Operasi tempur itu digaungkan pasca gugurnya prajurit TNI dalam operasi penyelamatan pilot maslapai Susi Air yang disandera Tentara Pembebasan Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM).
Perwakilan koalisi, M Isnur mengatakan pilihan operasi tempur adalah kebijakan yang akan terus memproduksi spiral kekerasan. Koalisi mendorong kebijakan yang lebih berbentuk dialog untuk menghentikan kasus kekerasan di Papua.
"Jika itu pilihan kebijakan yang akan ditempuh, maka koalisi mendesak agar rencana itu dibatalkan," ujar Isnur, Rabu (19/4/2023).
Baca Juga: OPM: Hentikan Operasi Militer dan Bebaskan Pilot Lewat Diplomasi Damai
1. Dorong hentikan pendekatan militeristik dalam isu keamanan Papua
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). (dok. TPNPB-OPM)Isnur menjelaskan kejadian baku tembak antara TNI dengan TPNPB OPM tak hanya terjadi satu kali. Peristiwa yang menewaskan prajurit TNI ini sebelumnya juga pernah terjadi dalam beberapa kali operasi pengamanan di Papua.
Beberapa kasus yang sempat mencuat ke publik, di antaranya pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani (tahun 2020), pembunuhan yang disertai mutilasi terhadap empat orang warga sipil Papua (tahun 2022), dan penyiksaan terhadap tiga orang anak yang dituduh melakukan pencurian (tahun 2022).
Menurutnya perlu perbedaan pendekatan untuk memutur rantai perpecahan di Papua. Pendekatan militeristik dianggap tak bisa dijalankan di Papua karena rentetan kejadian penembakan aparat-TPNPB OPM terus berulang.
"Selama ini, pendekatan keamanan militeristik yang terus dijalankan berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat di Papua," ucapnya.
Baca Juga: Panglima TNI: Korban Tewas di Mugi Papua Hanya 1 Orang, 4 Masih Hilang
2. Jokowi perlu evaluasi pendekatan militeristik
Editor’s picks
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)Koalisi Sipil memandang, evaluasi pendekatan keamanan militeristik harus dimulai segera dengan upaya penataan ulang terhadap gelar kekuatan pasukan TNI menjadi salah satu agenda penting yang harus dilakukan.
Selama ini, kata Isnur, ada indikasi terjadi peningkatan jumlah kehadiran pasukan TNI yang semakin tidak proporsional seiring dengan terus dijalankannya pemekaran struktur organik dan pengiriman pasukan TNI non-organik dari luar Papua.
Berdasarkan estimasi salah satu anggota Koalisi, yaitu Imparsial, jumlah prajurit TNI di Papua baik dari unsur organik aupun non-organik diperkirakan mencapai ±16.900 prajurit, yang terdiri dari kurang lebih 13.900 prajurit TNI organik tiga matra (darat, laut dan udara) dan 3.000 prajurit TNI non-organik.
"Pada konteks pasukan non-organik, jika dilihat dari latar belakang satuannya, sebagian besar yang dikirim ke Papua adalah satuan dengan kualifikasi tempur," ujarnya.
"Sudah saatnya Presiden dan DPR merealisasikan agenda dialog dalam penyelesaian masalah Papua dan bukan menggunakan pendekatan keamanan yang militeristik," sambung Isnur.
Baca Juga: TPNPB-OPM Klaim Tembak 3 Prajurit TNI di Bandara Aminggaru Papua
3. TNI tingkatkan operasi di Papua
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meninjau lokasi kebakaran Depo Pertamina pada Senin (6/3/2023). (IDN Times/Amir Faisol)Sebelumnya Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, telah meningkatkan operasi pengamanan di Papua untuk melawan kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST).
Jika sebelumnya operasi pengamanan menggunakan penegakan hukum dengan Soft Approach, kini setelah adanya penyerangan oleh KST di Mugi, Nduga, Papua Pegunungan, operasi pengamanan naik menjadi Siaga Tempur.
"Dari awal saya selalu tekankan untuk menggunakan soft approach, tapi tentunya dengan kondisi yang seperti ini, khususnya di daerah-daerah tertentu, kita ubah menjadi operasi Siaga Tempur," ujar Yudo saat juma pers di Kompleks Mako Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Papua Tengah, Selasa (18/4/2023).
Berita Terkini Lainnya
