Melihat Isi Fatwa MUI yang Sebut Vape Haram

Sebelum menetapkan ketentuan hukum, MUI terlebih dahulu menjelaskan definisi rokok elektrik atau vape dalam fatwa tersebut.

Rokok elektrik merupakan perangkat elektronik yang menggunakan tenaga baterai atau sumber energi lainnya untuk memanaskan cairan tertentu hingga menghasilkan uap atau aerosol. Cairan tersebut dapat mengandung nikotin, gliserin, serta bahan tambahan perasa yang kemudian dihirup oleh penggunanya.

MUI juga memberikan penjelasan mengenai nikotin. Senyawa ini merupakan alkaloid yang secara alami terdapat pada tanaman tembakau atau dapat dihasilkan melalui proses sintesis.

Nikotin digunakan dalam produk rokok konvensional maupun rokok elektrik. Senyawa tersebut memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, menimbulkan ketergantungan, serta berpotensi memberikan dampak buruk bagi kesehatan.

Pada bagian ketentuan hukum, MUI menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, mulai dari risiko kesehatan, dampak terhadap lingkungan, hingga potensi penyalahgunaan perangkat vape untuk konsumsi zat terlarang.

MUI mencantumkan tiga ketentuan hukum utama dalam fatwa tersebut, yaitu:

Penggunaan vape: Hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta untuk mencegah pemanfaatannya sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.

Penyalahgunaan vape: Menggunakan perangkat rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga ditetapkan haram.

Produksi dan perdagangan vape: Kegiatan memproduksi maupun memperjualbelikan rokok elektrik turut dinyatakan haram.

Dengan ketentuan tersebut, ruang lingkup fatwa tidak hanya menyasar orang yang menggunakan vape, tetapi juga pihak yang memproduksi dan memperdagangkan perangkat tersebut.

Selain menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik, MUI menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga negara.

Salah satu rekomendasi utamanya ditujukan kepada Presiden dan DPR. Keduanya diminta segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape, termasuk ketentuan sanksi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

MUI juga meminta Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Upaya tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari paparan serta berbagai dampak negatif penggunaan vape.

Berikut sejumlah rekomendasi MUI kepada pemerintah dan lembaga negara:

Presiden dan DPR: Segera menyusun undang-undang mengenai pelarangan vape beserta sanksinya.

Presiden: Mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik.

Kementerian dan lembaga pemerintah: Memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pelarangan vape berjalan secara terpadu.

Kementerian Kesehatan: Menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.

BPOM: Memperketat pengawasan produk vape serta meningkatkan koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum.

Kementerian Perindustrian: Menghentikan pemberian izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan produk.

Kementerian Keuangan: Mengevaluasi kebijakan fiskal dengan memperhatikan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.

BNN dan aparat penegak hukum: Menutup celah peredaran narkoba melalui perangkat vape serta menindak tegas praktik peredaran dan penyalahgunaannya.

Aparat penegak hukum: Menindak penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, hingga konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum.

Organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga: Meningkatkan edukasi mengenai hukum haram penggunaan vape, risiko kesehatan, serta potensi penyalahgunaannya.

Masyarakat: Menghindari penggunaan vape dan ikut melindungi anak-anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.

Seluruh pemangku kepentingan: Memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pengendalian rokok elektrik sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.

Pada bagian penutup, MUI menjelaskan fatwa tersebut mulai berlaku sejak tanggal penetapan, yakni 6 November 2026.

Apabila di kemudian hari diperlukan perbaikan atau penyempurnaan, ketentuan dalam fatwa dapat diperbarui sebagaimana mestinya.

MUI juga mengimbau seluruh umat Islam dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui serta menyebarluaskan ketentuan tersebut.

Dengan diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, MUI berharap masyarakat semakin memahami risiko penggunaan rokok elektrik. Rekomendasi kepada pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, dari paparan nikotin serta penyalahgunaan perangkat vape.