Menag Yaqut: Pasangan Harus Jadi Rem bagi Pejabat agar Tak Serakah

24 Jul 2023, 14:55 WIB

Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas (Dok. Kemenag)

Jakarta, IDN Times - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan sejumlah jajaran Kementerian Agama beserta masing-masing pasangan telah mengikuti pembekalan antikorupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Eks Ketua Banser itu menilai pasangan pejabat perlu dilibatkan dalam pencegahan antikorupsi agar bisa menjadi rem.

"Kenapa kemudian keluarga diajak, pasangan diajak, istri diajak, saya kira ini juga menjadi penting untuk menjadi daya cegah atau rem buat para suami atau pasangannya yang menjadi pejabat agar tidak serakah," kata Yaqut di Gedung KPK, Senin (24/7/2023).

1. Pasangan adalah sosok terdekat

Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas (Dok. Kemenag)

Yaqut menyebut pasangan menjadi salah satu sosok penting dalam pencegahan korupsi. Sebab, pasangan pejabat merupakan sosok terdekat.

"Posisi pasangan menjadi sangat penting karena yang paling dekat dan paling bisa mengingatkan kita tentu pasangan kita masing-masing," ujar Yaqut.

2. Yaqut sebut integritas penting di Kementerian Agama

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Dok. Kemenag)

Yaqut mengungkapkan Kementerian Agama merupakan satu-satunya instusi yang menyandang agama. Oleh karena itu, integritas menjadi hal yang penting.

"Kemenag itu satu-satunya kementrian yang menyandang agama sebagai insitusi, yang lain gak ada. Nah, intregitas tentu menjadi sebuah kata kunci dan sangat penting di dalam pelayanan kepada publik," ujar Yaqut

3. Yaqut ingin program antikorupsi juga diberikan pada kepala kantor hingga rektor

Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas (Dok. Kemenag)

Yaqut meminta seluruh jajaran di Kementerian Agama mengikuti program peguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara yang digelar KPK. Ia juga ingin agar para rektor universitas di bawah naungan Kementerian Agama hingga kepala kantor wilayah juga diajak untuk ikut.

"Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan bukan hanya di jajaran Kementerian Agama di eselon 1 tapi juga di kepala rektor bahkan kepala kantor wilayah nanti karena mereka juga kuasa pengguna anggaran, semua wajib hukumnya untuk memahami norma-norma antikorupsi," ujarnya.

Diketahui, pembekalan antikorupsi ini merupakan pogram yang diusung KPK terhadap para penyelenggara negara. Kementerian Agama merupakan institusi keenam yang mengikuti prorgam ini di 2023.

Kementeriann ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Kemendikbudristek, dan Kemenkop UKM telah lebih dulu menjalani program ini.