Menanti Kejutan Anies Usai Gagal Maju Pilkada: Buat Parpol Baru

Sementara, Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid menjelaskan alasan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menolak diusung maju di Pilkada Jabar lantaran tak ada aspirasi yang datang dari masyarakat di sana. Situasi itu berbeda dengan di Jakarta. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP di DKI Jakarta resmi mengajukan nama Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. 

"Namun, di Jawa Barat tidak ada permintaan secara khusus dari warga atau masyarakat. Begitu juga aspirasi dari partai politik di tingkat daerah maupun di wilayah," ujar Sahrin di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam kemarin. 

"Sehingga, sudah diputuskan bahwa Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat," imbuhnya. 

Meski begitu, Anies, kata Sahrin mengucapkan terima kasih dan apresiasi lantaran telah mengusulkan nama Anies untuk maju di Jabar. Respons Anies itu jelas membuat rencana Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, berantakan. 

Alhasil, Ono baru tiba di kantor KPUD Jabar 30 menit sebelum pendaftaran ditutup. Paslon yang diusung oleh PDIP pun berubah menjadi Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja.

Keduanya mengaku terkejut ketika ditugaskan oleh Megawati Soekarnoputri. Lantaran penunjukkan itu mendadak, keduanya hadir di KPUD Jabar secara virtual melalui zoom. 

Sementara, Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, mengatakan batalnya Anies diusung semalam mengejutkan banyak pihak. Ono lantang menyebut Anies batal diusung PDIP lantaran ada campur tangan Mulyono dan teman-temannya. Mulyono merupakan nama kecil Presiden Joko "Jokowi" Widodo. 

"Ada kekuatan-kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Anies tidak jadi diusung oleh PDIP. Orangnya Mulyono dan geng," ujar Ono tanpa menyebut siapa yang dimaksud Mulyono.

Bagi Ono, Anies merupakan sosok tokoh nasional. Anies pun memiliki rekam jejak yang cukup baik kala memimpin Jakarta.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui pasti apa ada komunikasi antara pengurus pusat dan Ketum PDIP soal pencalonan Anies Baswedan di Jabar.

"Setelah Beliau tidak jadi diusung di DKI, dan kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPP dan Ibu Ketua Umum. Tapi, kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jabar," katanya.

"Tidak secara spesifik saya sampaikan (penjegalan Anies Baswedan). Tapi kan, sudah kita bisa lihat, pahami Pak Anies dijegal di DKI ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri dan bentuknya seperti apa. Tapi itu fakta yang kita alami bersama," sambung Ono.

Jokowi pun menepis memiliki kekuatan untuk menjegal Anies Baswedan. Mantan Wali Kota Solo itu berdalih ia bukan ketua umum partai sehingga tak berwenang menjegal mantan menterinya tersebut. 

Sementara, Anies mengaku tidak menyesali realita ia gagal mendapatkan tiket untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Meskipun, Anies akui mendapat tawaran dari salah satu partai politik untuk maju di Pilkada Jawa Barat.

Anies tak menyebut nama parpol tersebut. Tetapi, sudah menjadi rahasia umum, PDIP yang pada Kamis kemarin berupaya membujuk Anies bergeser maju di Pilkada Jabar.

"Kami apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat," ujar Anies dalam keterangan resminya yang diunggah dalam bentuk video dan tayang pada Jumat (30/8/2024).

Ia memutuskan menyampaikan keterangan tidak dalam bentuk jumpa pers. Melainkan komunikasi satu arah melalui video yang tayang di akun resmi YouTubenya. 

Ia pun mengaku tidak menyesal gagal berlaga di Pilkada 2024. Justru mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku lega tiap kali berhasil melewati persimpangan jalan.

"Mungkin ada yang tanya, apakah ada penyesalan tidak mengikuti pilkada ini? Kalau saya ditanya apakah ada penyesalan, tidak ada. Justru yang saya sesali adalah aspirasi warga kampung-kampung miskin kota, rakyat miskin kota yang setelah pilpres kemarin, rombongan datang bergantian dan menyampaikan aspirasi agar mengembalikan ke kondisi yang kemarin mereka rasakan," tutur dia.

Sebab, selama 1,5 tahun terakhir, hak yang sempat mereka rasakan, hilang. "Kalau ada perasaan ya ini perasaan (mengganjal), aspirasi ini tidak bisa kita tuntaskan. Lihat warga Kampung Bayam yang terlantar, berat rasanya. Bahwa, kita tidak bisa tuntaskan untuk perbaikan ekonominya," kata dia.

Meski kalah di pilpres Februari lalu dan gagal melaju di Pilkada Jakarta, karier politik Anies belum tamat. Ia membuka peluang untuk membentuk organisasi kemasyarakatan atau partai politik baru.

Bahkan, ia menyebut pembentukan ormas atau parpol baru itu akan diwujudkan dalam waktu dekat. "Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang semakin hari makin terasa besar dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh," ujar Anies.

"Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi (partainya dibentuk)," imbuhnya.

Dorongan agar Anies membentuk partai meluas setelah kekalahan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pada Pilpres 2024, Anies yang didampingi Muhaimin Iskandar meraup 24,9 persen atau sekitar 40 juta suara di tingkat nasional.

"Kami berharap bisa mewujudkan langkah-langkah kongkret untuk bisa mewadahi gerakan ini yang makin hari makin membesar. Mereka menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy (kebijakan) dan gagasan," tutur dia. 

Anies menilai opsi membentuk parpol baru lebih realistis. Sebab, bila ia menjadi kader di salah satu parpol, maka tidak membawa perubahan apapun. Apalagi dalam pandangan Anies, hampir semua partai kini disandera oleh penguasa. 

"Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandera oleh kekuasaan? Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi, ini sebuah kenyataan yang harus dihadapi," katanya. 

Sementara, Direktur Trias Politica, Agung Baskoro, mendukung penuh rencana Anies Baswedan membuat partai politik baru. Ia bahkan mendorong agar partai politik yang hendak dibentuk itu secepatnya disahkan. Apalagi momentum pembentukannya tepat. 

"Karena kan sekarang sedang meluas gerakan kawal putusan MK, di mana partai-partai berkutub pada koalisi dan bukan membentuk oposisi, kemudian ada figur perubahan dan berani melawan. Kekosongan ini harus diisi oleh Anies segera. Segera saja buat partai, karena ini momennya ada," ujar Agung ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, Jumat (30/8/2024). 

Ia khawatir bila Anies terlalu lama merumuskan pembentukan partai baru tersebut, momen yang tepat tersebut sudah lewat. Apalagi saat ini persepsi yang terbentuk, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sedang dizalimi. 

"Menurut saya sih sudah betul bila Anies membuat partai. Pilihannya kan hanya bergabung menjadi kader partai atau membuat partai sendiri," tutur dia. 

Di sisi lain, gagalnya Anies di Pilpres dan Pilkada 2024, kata Agung, menepis prinsipnya selama ini bahwa untuk berpolitik tetap bisa bersikap netral. Pada kenyatannya, di dalam politik Tanah Air, hal tersebut tak memungkinkan. 

Lebih lanjut, kata Agung, untuk bisa meraih basis massa yang lebih besar, maka sikap partai yang hendak dibentuk Anies harus berseberangan dengan pemerintah. Sebab, tak ada pembeda bila partai yang hendak dibentuk ikut merapat ke kubu pemerintah. 

"Justru partai yang dibentuk oleh Anies harus berada di luar kekuasaan dan menemani PDIP dengan caranya sendiri. Kan dia punya formula dan format yang lebih pas sesuai dengan keinginan Anies," katanya. 

Ia pun mendorong usai parpol tersebut dibentuk, Anies langsung fokus untuk bisa menembus ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029. Minimal angka yang bisa dicapai berkisar 4-5 persen. 

"Bisa mulai dari kecil dulu biar kokoh. Bila terlalu besar nanti jatuhnya juga cepat. Jadi, gak usah terlalu muluk-muluk yang terpenting partainya lolos parliamentary treshold," tutur dia.