Mendagri Curhat Sulitnya Penuhi Anggaran Pilkada Pakai APBD

09 Jul 2024, 14:00 WIB

Mendagri Tito Karnavian (Puspen Kemendagri)

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan tantangan sulitnya memenuhi anggaran pilkada serentak. Maklum, anggaran yang digunakan pilkada bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu membuat mekanisme pemenuhan anggaran bergantung pada kemampuan anggaran di setiap pemerintah daerah.

"Kalau UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu (pilpres dan pileg) jelas mengaturnya pasalnya APBN. Kalau ini Pilkada, (bersumber pada) APBD. Kalau APBN tidak terlalu sulit karena yang mengaturnya hanya satu orang. Dirangkum oleh pemerintah kemudian diajukan ke menteri keuangan, menteri keuangan melapor kemudian rapat terbatas bersama presiden, disetujui langsung kemudian dibagikan. Kalau anggaran untuk yang APBD, kita harus gedor satu-satu," ujar Tito dalam rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 di Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/8/2024).

1. Tito harus muter ke berbagai daerah untuk pastikan anggaran pilkada terpenuhi

Mendagri Tito Karnavian mengaku mendengar ada kepala daerah terlibat judi online. (IDN Times/Amir Faisol)

Mantan Kapolri itu menjelaskan, berdasarkan pengalaman Pilkada Serentak 2020 lalu, ia harus keliling menyambangi sejumlah daerah untuk memastikan anggaran gelaran pilkada kala itu terpenuhi.

"Saya punya pengalaman 2020, masa covid, 270 daerah muter ke seluruh provinsi untuk meyakinkan bahwa uangnya jalan. Sudah diserahkan," kata Tito.

2. Banyak daerah yang anggarannya minim

Ilustrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Di sisi lain, sejumlah daerah ada yang mengalami keterbatasan dana, sehingga masih mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat.

Biasanya daerah yang bergantung pada anggaran pusat merupakan wilayah pemekaran baru, salah satunya Kabupaten Nias.

Oleh sebabnya, kata Tito, pemerintah daerah tersebut kelabakan saat harus menggelontorkan biaya untuk melaksanakan pilkada.

"Tapi daerah-daerah yang baru mengandalkan dari pemerintah pusat sehingga uangnya sudah habis untuk belanja pegawai dan begitu ada biaya besar untuk pilkada kelabakan," bebernya.

3. Siasat pemerintah antisipasi tak terpenuhinya anggaran untuk pilkada

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (www.instagram.com/@titokarnavian)

Pemerintah pusat sendiri sudah mengantisipasi potensi tak terpenuhinya APBD untuk pilkada. Tito menyampaikan, pemerintah mendorong agar pemenuhan anggaran dibagi menjadi dua tahap.

Tahap pertama anggaran pilkada yang harus dipenuhi pemda ialah 40 persen pada 2023 lalu. Kemudian sisanya sebesar 60 persen dari total kebutuhan anggaran dipenuhi di 2024.

"Maka kita minta bagi dua, 40 persen di 2023 dan di 2024 60 persen. Tapi saya tahu ada yang menjalankan dan ada yang tidak. Kenapa, karena ada kepala-kepala daerah yang habis masa jabatan dan mereka yang habis masa jabatan di tahun 2023 dilempar bolanya kepada Pj di tahun 2024. Bola panasnya untuk memenuhi anggaran itu terpaksa dikerjakan oleh Pj dengan melihat turunan dari anggaran yang ada," ujar Tito.