Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Mendagri pada Rapat Kerja Tingkat I Bersama Komisi II DPR RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Administrasi Kependudukan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).
  • Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif RUU Adminduk untuk memperbarui kerangka hukum, menyesuaikan teknologi, integrasi data lintas sektor, mobilitas penduduk, dan pelindungan data pribadi.

  • Pemerintah mendorong NIK sebagai identitas tunggal untuk layanan publik melalui interoperabilitas antarlembaga, dengan data sektoral tetap dikelola masing-masing instansi serta akses dilengkapi standar keamanan dan pembatasan tujuan.

  • RUU juga mengusulkan pembatasan akses data bagi verifikasi, penguatan IKD, layanan inklusif bagi warga tanpa akses digital, serta penerbitan dokumen pengganti bagi pengungsi dan korban bencana.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Pemerintah dan Komisi II DPR RI membahas RUU Administrasi Kependudukan untuk memperbarui kerangka hukum adminduk, memperkuat NIK sebagai identitas tunggal, serta mengatur integrasi data dan Identitas Kependudukan Digital.
  • Who?
    Mendagri Muhammad Tito Karnavian mewakili pemerintah dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, yang dipimpin Ketua Komisi II M. Rifqinizamy Karsayuda serta dihadiri sejumlah menteri dan perwakilan DPD RI.
  • Where?
    Pembahasan RUU Administrasi Kependudukan berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta.
  • When?
    Rapat Kerja Tingkat I pembahasan RUU berlangsung pada Senin, 16 November 2026.
  • Why?
    Pembaruan regulasi didorong untuk menyesuaikan adminduk dengan perkembangan teknologi, integrasi data lintas sektor, mobilitas penduduk, perlindungan data pribadi, serta kejelasan pembagian kewenangan pemerintah.
  • How?
    Pemerintah mengusulkan interoperabilitas antarsistem dengan standar data, tata kelola akses dan keamanan; membatasi akses data untuk verifikasi; memperkuat IKD; serta menyediakan penerbitan dokumen pengganti bagi pengungsi dan korban bencana.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, atas nama pemerintah, mengapresiasi Pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI atas inisiatif pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Menurutnya, upaya tersebut penting untuk menyelaraskan pandangan, memperjelas arah pengaturan, dan memastikan norma yang dirumuskan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh,” ujar Mendagri pada Rapat Kerja Tingkat I Bersama Komisi II DPR RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Administrasi Kependudukan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).

1. Upaya mendorong integrasi layanan publik

Mendagri pada Rapat Kerja Tingkat I Bersama Komisi II DPR RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Administrasi Kependudukan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ia mengatakan, sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto telah menugaskan Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Luar Negeri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Ia juga menggarisbawahi bahwa pembaruan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan penyelenggaraan adminduk dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan integrasi data lintas sektor, dinamika mobilitas penduduk, serta tuntutan pelindungan data pribadi.

Mendagri menambahkan, pemerintah mendorong penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number. Melalui penguatan tersebut, penggunaan identitas dalam berbagai layanan publik diharapkan semakin terintegrasi sehingga masyarakat tidak terus-menerus dibebani proses identifikasi berulang dengan nomor identitas yang berbeda-beda.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antarlembaga perlu diperkuat. Namun, Mendagri menegaskan bahwa integrasi data bukan berarti seluruh data sektoral harus digabungkan ke dalam satu basis data tanpa batas. Setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas data sektoral yang dikelolanya sesuai kewenangan masing-masing.

“Interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan,” kata Mendagri.

2. Akses data kependudukan diperketat, IKD terus diperkuat

Mendagri pada Rapat Kerja Tingkat I Bersama Komisi II DPR RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Administrasi Kependudukan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dalam rapat itu, Mendagri juga menyampaikan usulan pemerintah agar akses pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna dibatasi untuk kepentingan verifikasi dan validasi data. Lembaga pengguna juga wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta dilarang menyimpan data kependudukan yang telah diakses maupun memberikan atau memperjualbelikannya kepada pihak lain.

Selain itu, ia juga mendorong penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan. IKD tidak hanya dipandang sebagai aplikasi pada perangkat elektronik, tetapi merupakan sistem informasi yang merepresentasikan KTP elektronik (KTP-el) dan dokumen kependudukan lainnya.

“Pemerintah berpandangan bahwa kejelasan pembagian kewenangan merupakan prasyarat bagi efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Penyesuaian tersebut diperlukan agar tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota tidak menimbulkan tumpang tindih,” lanjut Mendagri.

3. Kemendagri siapkan layanan dokumen kependudukan bagi korban bencana

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian saat ditemui di Kompleks Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Meski demikian, digitalisasi pelayanan harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang beragam. Pemerintah perlu memastikan penduduk yang belum memiliki perangkat elektronik, akses jaringan, maupun kemampuan digital tetap dapat memperoleh pelayanan adminduk melalui mekanisme yang tersedia.

Di sisi lain, pemerintah turut memberikan perhatian terhadap pelayanan adminduk dalam situasi darurat dan bencana, termasuk mekanisme penerbitan dokumen pengganti identitas bagi pengungsi dan korban bencana.

“Ini kami sudah merasakan betul pada saat bencana Sumatera, di tiga provinsi, 53 kabupaten, juga ada bencana di Flores, banyak sekali dokumen-dokumen yang terbawa hanyut, banjir, dan lain-lain, tapi kami mengirim tim [Ditjen] Dukcapil karena semua datanya ada di server, di Kemendagri. Jadi hanya dalam satu minggu juga bisa diselesaikan,” tandasnya.

Turut hadir pada rapat tersebut Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda beserta jajaran pimpinan lainnya, Wakil Ketua II Komite I DPD RI Bahar Buasan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta pihak terkait lainnya. (WEB)

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More