Mendagri: Fiskal Aceh Kuat untuk Rehabilitasi Pascabencana

Selain TKD, Tito juga mendorong optimalisasi melalui skema hibah antardaerah, yakni daerah yang menerima alokasi TKD lebih besar membantu daerah terdampak yang memperoleh alokasi anggaran lebih terbatas.

Di samping itu, Tito akan mendorong kementerian dan lembaga (K/L) untuk mempercepat pengajuan anggaran pemulihan kepada Kementerian Keuangan. Sebab, ia tidak ingin proses pemulihan permanen di lapangan terhambat oleh urusan administrasi dan birokrasi, sementara anggaran telah tersedia.

“Saya bilang uang sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan, presiden sudah keluarkan perintah direktif surat resminya ada, alokasi anggarannya sudah. Alokasi anggarannya sudah, masyarakat sudah nunggu terus kok enggak diajukan? Akhirnya mengajukan semua, tapi ada yang masih proses, di kementerian/lembaga sendiri internal,” kata Tito.

Lebih jauh, Tito mendorong pemerintah daerah di Provinsi Aceh untuk menyinkronkan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi permanen, agar dapat mengambil peran dalam pemulihan permanen pada sektor-sektor yang belum ditangani kementerian/lembaga (K/L) melalui Rencana Induk (Renduk) pascabencana Sumatra.

Tito menekankan Renduk merupakan acuan utama pemulihan tahap permanen periode 2026–2028 yang mencakup 11.520 kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp100,166 triliun. Melalui skema tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat berbagi peran dan tanggung jawab dengan pemerintah pusat, guna menghindari tumpang tindih pekerjaan di lapangan.

Sebagai contoh, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merencanakan 1.141 kegiatan khusus untuk perbaikan infrastruktur fisik. Menurut Tito, pemerintah daerah dapat mengambil peran dengan menangani infrastruktur lain yang belum masuk dalam cakupan program Kementerian PU.

“Inilah yang sebenarnya perlu kita sinkronkan. Ini yang kita ingin minta detail dari 1.141 ini ke mana aja supaya rekan-rekan di kabupaten, kota, provinsi tahu, oh mengerjakan yang itu. Berarti yang belum dikerjakan ini yang menjadi kewajiban daerah mengerjakan yang mana,” kata dia.

Untuk itu, Tito menegaskan, pihaknya akan segera meminta 23 kementerian dan lembaga yang terlibat untuk merinci seluruh program kerja beserta titik lokasinya. Transparansi data tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah dapat memetakan wilayah yang belum tertangani dan mengisi kebutuhan pemulihan yang masih tersisa.

Pemerintah menargetkan pemulihan bencana Sumatra akan diselesaikan dalam kurun tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028. Menurut Tito, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp100,166 triliun untuk tiga tahun tersebut. Jumlah anggaran ini akan dibagi di masing-masing termin waktu, di mana pada 2026 dianggarkan sebesar Rp38,9 triliun, 2027 sebesar 32,9 triliun dan anggaran tahun 2028 sebesar Rp28,2 triliun.

"Nah, total anggaran yang sudah kami usulkan dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Prof Sufmi Dasco Ahmad, alhamdulillah juga didukung, itu nilainya sebanyak 100,166 triliun selama 3 tahun," kata Tito di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

"Untuk 2026 totalnya adalah Rp38,9 triliun. Kemudian untuk tahun 2027, Rp32,9 triliun, dan tahun 2028, Rp28,2 triliun. Totalnya lebih kurang Rp100,1 triliun," sambung dia.