Mendagri Imbau Pemda Tingkatkan Realisasi Belanja dan Pendapatan

08 Jun 2023, 06:30 WIB

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua BNPP, Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Sabang, Aceh. (IDN Times/Sunariyah)

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, terus memacu Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tito menilai, belanja pemerintah dapat memacu pertumbuhan ekonomi karena membuat peredaran uang di masyarakat meningkat. Dengan demikian, daya beli masyarakat pun turut meningkat sehingga konsumsi rumah tangga menjadi tinggi.

“Konsumsi rumah tangga merupakan faktor utama untuk menghitung angka pertumbuhan ekonomi. Ekonomi growth yang kita pada posisi 5,3 persen, masih bagus, sangat bagus sekali, untuk lingkup internasional dunia,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (6/6/2023).

1. Realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp617,44 triliun

Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Tito menjelaskan, rerata realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota hingga per 6 Juni 2023 sebesar Rp264,13 triliun atau 20,54 persen. Sementara realisasi pagu total seluruh kementerian dan lembaga per 6 Juni 2023 sebesar 33,62 persen.

"Jika digabungkan antara realisasi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah per 6 Juni 2023 sebesar Rp617,44 triliun atau 26,84 persen," ucap dia.

2. Provinsi dan kabupaten dengan realisasi APBD terendah

Tito Karnavian berharap gerakan 26 juta masker diikuti daerah lain. IDN Times/ Alfi Ramadana

Dalam kesempatan itu, Mendagri membeberkan sejumlah daerah yang realisasi APBD-nya masih terbilang rendah. Misalnya, untuk 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah yaitu Papua, Maluku Utara, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, Nusa Tenggara Barat, dan Riau.

"Sementara untuk kabupaten yakni Berau, Mappi, Jayawijaya, Seluma, Lombok Timur, Tanatoraja, Ogan Komering Ulu Selatan, Kepulauan Selayar, Keerom, dan Penukal Abab Lematang Ilir. Sementara untuk kota dengan pendapatan terendah, yakni Lubuk Linggau, Jayapura, Tidore Kepulauan, Pariaman, Surakarta, Sorong, Pagar Alam, Tual, Ternate, dan Pasuruan," jelas dia.

3. Provinsi dan kabupaten dengan realisasi belanja terendah

ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

"Sementara untuk kabupaten yaitu Tanah Laut, Keerom, Mappi, Muara Enim, Fakfak, Yalimo, Teluk Bintuni, Berau, Biak Numfor, dan Manokwari Selatan. Kemudian untuk kota dengan realisasi belanja terendah yakni Lubuk Linggau, Sorong, Makassar, Pematang Siantar, Pagar Alam, Tidore Kepulauan, Palembang, Kupang, Pare-Pare, dan Medan," tutur dia.

Oleh sebab itu, Tito meminta agar kepala daerah untuk mengawal realisasi APBD melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Meski begitu, dia mengingatkan daerah agar upaya peningkatan realisasi APBD tersebut dilakukan sesuai aturan.