Mendagri: Kemendagri-Pemda Akan Dukung Penuh Optimalisasi Program BSPS

15 Jul 2026, 18:59 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

News

Channel

Add Us on Google

Mendagri: Kemendagri-Pemda Akan Dukung Penuh Optimalisasi Program BSPS

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian (dok. Kemendagri)

Intinya Sih

Mendagri Tito Karnavian menegaskan Kemendagri dan pemda siap mendukung penuh optimalisasi program BSPS untuk mempercepat target 400 ribu penerima bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam rapat, dibahas percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar proses rehabilitasi berjalan cepat dan terarah.
Tito akan menindaklanjuti daerah yang belum menerapkan pembebasan biaya PBG dan BPHTB serta meminta BPKP mengawasi pelaksanaannya demi kelancaran program perumahan rakyat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama jajaran pemerintah daerah (pemda) mendukung penuh optimalisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dukungan tersebut sejalan dengan rencana penerbitan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu penerima BSPS.

“Dan ini sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik, karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, tidak layak,” ujar Tito kepada awak media usai mengikuti rapat bersama Menteri PKP, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di kantor BPKP, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

1. Pembangunan ribuan huntap disebut bukan pekerjaan yang mudah

Menko Polkam, Djamari Chaniago ketika meninjau hunian tetap di Kabupaten Aceh Utara yang sudah rampung dibangun. (Dok. Kemenko Polkam)

Dalam rapat tersebut juga dibahas percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra. Tito mengatakan, pembangunan huntap secara in situ (tempat aslinya) menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan pembangunan huntap bagi warga yang direlokasi dilaksanakan Kementerian PKP.

Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra mengakui pembangunan ribuan huntap bukan pekerjaan yang mudah. Karena itu, ia mengapresiasi kesiapan Kementerian PKP yang terus mematangkan rencana pembangunan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

“Jujur, saya lega sebagai Kasatgas karena melihat timeline-nya dan rencana-rencana on progress, bagus. Bahkan sudah banyak koordinasi-koordinasi termasuk tanah sudah diperoleh itu betul-betul melegakan dan akan kita follow up nanti,” ungkapnya.

Untuk mempercepat implementasinya, Tito akan menindaklanjuti rencana tersebut bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU), Direktur Utama PT PLN, serta seluruh kepala daerah di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Ia memastikan pemerintah bergerak cepat agar pembangunan dapat berjalan optimal.

2. Pelaku usaha real estate lapor masih ada daerah belum terapkan pembebasan biaya PGB dan BPHTB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam acara SAT 2026. (IDN Times/Herka Yanis)

Selain itu, dalam rapat juga mengemuka masukan dari pelaku usaha real estate terkait masih adanya daerah yang belum menerapkan kebijakan pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tito menegaskan akan mengecek daerah-daerah yang belum melaksanakan kebijakan tersebut.

“Setelah itu kita akan menggunakan Surat Edaran, semacam mengingatkan mereka. Dan kemudian juga kita akan memberikan award nanti di enam region seluruh Indonesia, region Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Jawa-Bali dan lain-lain yang itu berupa insentif fiskal yang kepala daerah yang pro, kepada, pro di bidang perumahan,” katanya.

3. BPKP diminta menjalankan fungsi pengawasan terhadap daerah yang belum melaksanakan kebijakan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian saat ditemui di Kompleks Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga meminta BPKP menjalankan fungsi pengawasan terhadap daerah yang belum melaksanakan kebijakan tersebut. Dengan langkah itu, ia berharap, program perumahan rakyat dapat berjalan lebih optimal.

Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, perwakilan pengembang, serta pihak terkait lainnya.