Mendagri Minta Pemda Gunakan Dana Desa Bantu Warga Terdampak PPKM

18 Jul 2021, 14:54 WIB

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera membantu masyarakat yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat.

Menurut Tito, bantuan bisa dalam bentuk pemberian jaring pengaman sosial berupa bantuan sosial (bansos) maupun stimulan ekonomi kepada usaha mikro, menengah, dan ultra mikro yang terdampak.

Untuk merealisasikan bantuan PPKM Darurat ini, Mendagri Tito minta pemda segera mendata masyarakat yang terdampak.

“Jadi begitu di daerah melihat ada masyarakat yang kesulitan, segera dibantu," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Minggu (18/7/2021).

1. Pemda dapat memanfaatkan dana reguler, mata anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), dan dana desa

IDN Times/Istimewa

Terkait bansos, Tito mengatakan, pemerintah daerah telah memiliki anggaran reguler yang dialokasikan dalam Dinas Sosial masing-masing daerah. Mendagri berharap, pemda dapat segera menyalurkannya. Bila perlu, kata Mendagri, daerah dapat memanfaatkan mata anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Selain itu, juga terdapat dana desa, yang mana 8 persen di antaranya dapat digunakan untuk penanganan pandemik COVID-19. Diharapkan dengan dana desa itu masyarakat desa yang terdampak kebijakan PPKM juga dapat dibantu.

2. Penggunaan dana daerah harus betul-betul tepat sasaran dan tidak di-mark up

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Dok. Kemendagri)

Tito menjelaskan, penggunaan anggaran ini boleh dilakukan sepanjang penyalurannya tepat sasaran dan tidak di-mark up. Selama itu dilakukan dengan benar dan untuk kepentingan masyarakat, Tito akan mendukung dan bertanggung jawab. Dia meminta agar kepala daerah tak perlu ragu untuk menyalurkan dana tersebut.

“Tidak usah menunggu, ini diskresi dari kepada kepala daerah masing-masing, dan juga tidak di-mark up, itu saya kira apalagi tadi sudah rapat dengan Kepala BPKP, BPKP akan melakukan pendampingan,” ujarnya..

Selain itu, Tito juga meminta ketegasan pemerintah daerah dalam merealokasi anggaran untuk memberikan jaring pengaman sosial dan stimulan ekonomi. Dia akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk mengeluarkan peraturan yang mengatur hal tersebut.

“Sehingga ini bisa menjadi dasar betul bagi daerah untuk tidak ragu-ragu merealokasikan APBD-nya untuk kepentingan bansos maupun stimulan ekonomi,” ujarnya.

3. PPKM Darurat dilaksanakan secara tegas, namun humanis dan tetap manusiawi

Terpidana pelanggaran protokol kesehatan membayar denda usai dijatuhi vonis pada sidang tindak pidana ringan di Posko Penegakkan Hukum PPKM Darurat Purbalingga, Rabu (7/7/2021) (IDN Times/Rudal Afgani)

Terkait pelaksanaan PPKM Darurat, Tito menekankan agar dilaksanakan secara tegas, namun humanis dan tetap manusiawi.

"Bapak Presiden memberikan penekanan yaitu agar dilakukan dengan cara-cara humanis, santun, manusiawi, tidak berlebihan namun tegas," kata Tito.

Dia menjelaskan, pemberlakuan PPKM Darurat untuk keselamatan masyarakat di tengah pandemik COVID-19. Salah satunya, dengan membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat. Meski demikian, pihaknya tak membenarkan ada upaya kekerasan dalam pendisiplinan masyarakat.

"Perlu dilakukan langkah tegas, tapi tidak berlebihan, tidak menggunakan kekerasan, eksesif," tegasnya.

Mendagri Tito juga mengingatkan agar aparat penegak hukum maupun Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah menjalankan profesinya sesuai kode etik dan nilai-nilai kemanusiaan.