Pemerintah Siapkan Tata Kelola Baru Sawit Buntut Isu Negatif
- Kelapa sawit disebut tetap menjadi penyangga ekonomi nasional, menyumbang sekitar 3,5 persen terhadap PDB Indonesia.
- Ekspor sawit Indonesia pada 2025 mencapai 32 miliar dolar AS atau 38,8 juta ton; hingga Juli 2026, volumenya tercatat 22,5 juta ton.
- Pemerintah menyiapkan pembaruan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan 2026–2029 untuk memperbaiki tata kelola, ketertelusuran, dan pengarusutamaan gender.
Jakarta, IDN Times - Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Dida Gardera, mengatakan komoditas kelapa sawit tetap menjadi pilar utama penyangga ekonomi nasional. Pemerintah juga menyiapkan tata kelola baru buntut adanya isu negatif tentang kelapa sawit.
"Sawit akan telah dan tetap insyaallah akan selalu menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia yang telah memberikan kontribusi sekitar 3,5 persen terhadap PDB nasional," ujar Dida dalam Sosialisasi Pedoman Pengarusutamaan Gender di Sektor Kelapa Sawit Kemen PPA, di Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2026).
1. Ekspor sawit meningkat
Perkebunan sawit di Kabupaten Musi Banyuasin. (IDN Times/Yuliani) Dalam laporannya, Dida menyampaikan, pada tahun 2025, ekspor sawit Indonesia mencapai 32 miliar dolar AS dengan volume ekspor 38,8 juta ton dan angka ini meningkat dibandingkan tahun 2024.
"Tahun ini, hingga Juli 2026, volume ekspor telah mencapai 22,5 juta ton yang juga meningkat dibandingkan tahun 2025. Jadi di samping anomali bahwa kita memiliki keterbatasan dalam produksi sawit, pada kenyataannya setiap tahun kita bisa meningkatkan ekspor dan juga meningkatkan penggunaan dalam negeri, khususnya untuk biodiesel," kata dia.
2. Sawit diterpa isu negatif
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda kawasan Gunung Bulu Saukang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Minggu (6/9/2026) malam. Istimewa Dia mengatakan, besarnya kontribusi sektor kelapa sawit tersebut menunjukkan kelapa sawit Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi di pasar global dan tetap sebagai suplai utama yang besar di dunia untuk kelapa sawit maupun vegetable oil lainnya.
"Sebagaimana pepatah, semakin tinggi pohonnya semakin keras juga anginnya. Tentu isu kelapa sawit ini tidak henti-hentinya diterpa beberapa isu negatif," ujar dia.
3. Perbaikan tata kelola dengan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan tahun 2026
Talkshow BPDP bertema "Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan" yang digelar dalam rangkaian Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di Tangerang, Banten, Rabu (27/8). (dok. Apkasi) Oleh karena itu, lanjut Dida, pihaknya akan memperbaiki tata kelola sawit ini agar lebih berkelanjutan dan sesuai tuntutan dari para user atau pembeli untuk dapat ditelusuri.
Salah satunya melalui update dari Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan tahun 2026–2029 yang sekarang dalam proses pengundangan dengan salah satu komponen utamanya mencakup pengarusutamaan gender.
"Sekitar dua bulan lalu ada pertemuan dengan ILO (International Labour Organization), dan yang dijadikan contoh pengarusutamaan gender yang baik di Indonesia adalah sektor kelapa sawit. Ini tentu hal yang baik, menjadi bekal kita bahwa sawit secara kontinu bisa dikelola secara berkelanjutan dan menjadi model bagi sektor-sektor lainnya," kata dia.
