Mendagri: Pembangkit di NTT Tak Ada yang Rusak, Jaringan Listrik Pulih 88 Persen

Tito menambahkan, ia akan berkomunikasi dengan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar pemulihan jaringan listrik di Manggarai Timur menjadi prioritas. Pasalnya, pembangkit dan gardu induk tidak mengalami kerusakan. Gangguan listrik lebih disebabkan oleh tiang-tiang yang roboh akibat guncangan gempa.

"Pembangkit listrik enggak ada yang rusak. Persoalannya adalah tiang-tiangnya ada yang roboh, jaringan yang dari gardu ke rumah. Itu problemnya," tuturnya.

Ia berharap, listrik yang kembali menyala dapat mendukung pemulihan jaringan telekomunikasi agar warga bisa kembali berhubungan dengan keluarganya di luar wilayah.

"Kalau listriknya sudah mati, mau enggak mau sinyal handphone juga off juga. Nah, itu mungkin hal-hal yang prioritas yang kita kerjakan," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Tito menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN), pemulihan jaringan listrik di wilayah terdampak telah mencapai 88 persen.

“Dari Dirut PLN 88 persen sudah on. Tidak ada pembangkit listrik yang rusak, seperti dalam kasus dari beberapa daerah lain. Yang ada beberapa gardu yang rusak sudah diperbaiki, on," ucap dia usai memimpin Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, Senin (17/8/2026).

Tito lantas menekankan pentingnya pendataan dan verifikasi secara menyeluruh bagi korban terdampak gempa di NTT. Langkah tersebut diperlukan agar bantuan pemerintah dapat diberikan secara tepat sesuai dengan tingkat kerusakan dan kondisi masyarakat terdampak.

Tito menjelaskan, pemerintah pusat saat ini memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari evakuasi, penyelamatan, penanganan korban, hingga pemulihan layanan dasar dan akses mobilitas. Sementara itu, terhadap rumah yang terdampak, pemerintah akan melakukan pendataan berdasarkan tingkat kerusakannya.

“Rumah yang rusak nanti harus didatakan ringan, sedang, berat. Ada kriterianya untuk gempa nanti itu ada bantuan dari BNPB,” ujar Tito.

Menurut Tito, proses pendataan tersebut akan dilakukan melalui verifikasi dengan melibatkan pemerintah daerah (Pemda), yang selanjutnya akan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pendekatan ini dinilai penting agar penanganan pascabencana dapat disesuaikan dengan karakteristik kerusakan di masing-masing wilayah.

Untuk rumah yang masih memungkinkan dibangun kembali di lokasi semula, pemerintah dapat menerapkan pendekatan pembangunan kembali di tempat atau on-site.

“Kalau di sini sepertinya tidak ada yang sampai habis. Sehingga bisa dibangunkan rumah yang ada itu dibangunkan kembali, namanya in situ, on-site," ungkapnya.