Percepat Integrasi SPBE, Mendagri Perkuat Akurasi Penyaluran Bansos

31 Jul 2026, 21:42 WIB

Ahmad Faisal

News

Channel

Add Us on Google

Percepat Integrasi SPBE, Mendagri Perkuat Akurasi Penyaluran Bansos

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government sebagai langkah memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos). (Dok. Kemendagri)

Intinya Sih

5W1H

Mendagri Tito Karnavian mendorong integrasi SPBE dan data kependudukan biometrik lintas lembaga agar penyaluran bansos lebih akurat bagi warga yang benar-benar berhak.
Pembaruan data difokuskan pada kelompok desil 1 hingga 4; uji coba validasi biometrik di Banyuwangi menemukan data penerima bansos yang tidak sesuai kondisi aktual.
Biak Numfor menjadi daerah prioritas perluasan e-government, dengan OPD, aparat kampung, dan Posyandu diminta mendukung pemutakhiran data untuk ketepatan sasaran bantuan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Mendagri mendorong percepatan integrasi SPBE dan data kependudukan biometrik untuk meningkatkan akurasi penerima bantuan sosial serta memperbarui data kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4.
Who?
Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, OPD, aparat kampung, petugas Posyandu, tim teknis, serta Ditjen Dukcapil Kemendagri terlibat dalam pemutakhiran dan integrasi data.
Where?
Pengarahan disampaikan di Gedung Negara BN1, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Uji coba pemadanan data biometrik sebelumnya dilakukan di Kabupaten Banyuwangi.
When?
Pengarahan berlangsung Jumat, 31 Juli 2026. Biak Numfor ditetapkan sebagai salah satu prioritas perluasan e-government sebelum 17 Agustus 2026.
Why?
Integrasi data dilakukan untuk memastikan bansos diterima masyarakat yang memenuhi kriteria, memperbaiki data yang tidak sesuai kondisi aktual, dan meminimalkan potensi kesalahan penyaluran bantuan.
How?
Pemerintah mengintegrasikan data kependudukan biometrik dengan kementerian dan lembaga, lalu memutakhirkannya melalui tim teknis lapangan dengan dukungan OPD, aparat kampung, dan petugas Posyandu.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government sebagai langkah memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Melalui integrasi data kependudukan berbasis biometrik dengan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah berupaya memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya.

"Dengan sistem itu bisa membaca tepat, lebih tepat, lebih akurat ya siapa saja yang layak menerima bansos dan siapa yang tidak," ujar Mendagri dalam pengarahannya kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Gedung Negara BN1, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (31/7/2026).

1. Integrasi data jadi instrumen penting peningkatan ketepatan sasaran program

Mendagri menjelaskan, pembaruan data difokuskan pada kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4. Menurutnya, pemanfaatan teknologi dan integrasi data menjadi instrumen penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan.

Ia mengungkapkan, hasil uji coba pemadanan data berbasis biometrik milik Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan masih besarnya kebutuhan pembaruan data. Dari proses validasi tersebut, beberapa data penerima bantuan sosial sebelumnya dinilai tidak sesuai dengan kondisi aktual sehingga memerlukan perbaikan.

2. Mendagri mengajak pihak terkait untuk mendukung proses pemutakhiran data

Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan, Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu daerah prioritas dalam perluasan implementasi e-government sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Nah, sebelum tanggal 17 Agustus, Pak Presiden meminta kalau bisa tambah 100 lagi. Khusus di Papua salah satunya adalah Biak," ungkapnya.

Mendagri turut mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), aparat kampung, hingga petugas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk mendukung proses pemutakhiran data yang akan dilakukan oleh tim teknis di lapangan.

3. Komitmen agar bantuan dari pemerintah tepat sasaran

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Dok. Kemendagri)

Kolaborasi tersebut dinilai penting agar bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.

"Sehingga kita harapkan di Biak nanti penerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemberian bantuan dari pemerintah provinsi ataupun kabupaten itu betul-betul orang yang berhak, yang tepat sasaran," pungkasnya.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra, Ketua DPRD Biak Numfor Daniel Rumanasen, Wakil Ketua I DPRD Biak Numfor Noak Krey, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Zacharias L. Mailoa, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri Muhammad Nuh Al Azhar, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. (WEB)

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.