Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatra Tito Karnavian menyampaikan, seluruh pemerintahan baik di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga kantor desa di Sumatra, sudah aktif beroperasi kembali setelah dilanda bencana banjir bandang akhir tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan Tito Karnavuan usai rapat pemulihan bencana Sumatra bersama DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (25/5/2026). Menurut Tito, Satgas dan seluruh kementerian lembaga terkait sudah bergerak demi memulihkan Sumatera. Dia mengatakan, pemerintahan di desa, bahkan kecamatan, banyak yang tak terdampak dan tidak berjalan.
"Kantor desa ada beberapa yang terdampak, meskipun sudah berjalan operasional, tapi ada yang masih di Huntara (Hunian Sementara), ada di kantor, di rumah kepala desa dan yang lain-lain," kata dia.
Mantan Kapolri itu menyampaikan, layanan listrik, BBM, internet, pada umumnya sudah berjalan di tiga provinsi terdampak bencana. Namun, dia mengatakan, masih ada beberapa desa yang terisolir karena jalan longsor di Aceh Tengah dan Tapanuli Tengah.
"Rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan puskesmas juga relatif semua sudah baik, tapi akan dioptimalkan lagi oleh Menteri Kesehatan. Ada beberapa puskesmas pembantu," kata dia.
Meski masih ada desa terisolir, Tito menyampaikan, seluruh jalur jalan nasional di Sumatera sudah terhubung, termasuk jembatan-jembatan yang kini sudah kembali diperbaiki.
"Kemudian jembatan nasional juga baik, terhubung meskipun temporer," ujar dia.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Satgas PRRP sudah membahas rencana induk untuk pemulihan Sumatra dan anggarannya juga sudah disetujui sebesar Rp100,166 triliun.
"Kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik," kata Dasco.