Mendagri Tito: Ada Lima Penjabat Kepala Daerah Bermasalah

Mantan Kapolri itu menjelaskan, empat mantan penjabat kepala daerah yang dicopot karena kasus hukum antara lain mantan Pj Bupati Bombana, Burhanuddin. Ia sempat diperiksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra).

“Karena informasi Kejaksaan, diperiksa, dan berpotensi menjadi tersangka, ya kami ganti,” kata Tito.

Selanjutnya, kasus mantan Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jawa Barat. Tito menegaskan kasus ini merupakan kasus lama.

“Pada waktu dia di Kemendagri, secara pribadi dia memberikan konsultasi pembuatan Perbup (Peraturan Bupati Majalengka, red.), tetapi pembuatan Perbup-nya dianggap melanggar. Ini peristiwa lama,” beber dia.

Selain itu, mantan Pj Bupati Kepulauan Tanimbar Ruben Benharvioto Moriokossu dan mantan Pj Wali Kota Tanjungpinang Hasan, merupakan kasus lama sebelum menjabat sebagai Pj.

“Di Tanjungpinang lebih parah lagi. Itu peristiwa 2014 waktu dia jadi Camat (Camat Bintan Timur). Diduga menurut pemeriksa, penyidik sana dari Polda, karena yang bersangkutan menerima uang Rp150 juta untuk urusan tanah pada saat jadi Camat tahun 2014, baru muncul sekarang,” ujarnya.

Tito menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah tegas berupa pencopotan terhadap Pj kepala daerah bila terbukti tersandung kasus hukum, baik yang menjadi tersangka atau masih berpotensi tersangka.

Namun, Tito mengatakan, 266 Pj kepala daerah lainnya yang ada saat ini secara umum masih menunjukkan kinerja yang baik dan diterima masyarakat.

“Kami mendapatkan informasi, ya, kami ganti. Kami enggak mau ambil risiko,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang menyoroti sejumlah pejabat kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurutnya, sebanyak 40 persen dari total yang ada saat ini, tidak layak diangkat menjadi Penjabat Kepala Daerah. 

Hal tersebut disampaikan Junirmart Girsang dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di ruang Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).

"Terus terang hasil dari bukan hanya pengamatan ya yang kami lihat dengar dan rasakan, hampir 40 persen para Pj ini memang tidak layak untuk menjadi Pj saudara menteri," kata Junirmart. 

Fenomena ini dipahami Junimart karena stok pejabat utama atau madya di Kementerian Dalam Negeri untuk diangkat menjadi Pj Kepala Daerah sudah habis, sehingga terpaksa harus mengangkat dari kementerian lain yang tidak paham tentang bagaimana mengelola pemerintahan. 

"Kami pahami kenapa sampai demikian, terus terang mungkin stok di Kementerian Dalam Negeri sudah habis yang akhirnya mengambil dari Kementerian lain yang tidak paham tentang pola pikir dan mungkin mereka juga tidak paham tentang bagaimana tata kelola pemerintahan," kata dia.

Selain itu, Junimart juga meminta Tito Karnavian untuk tidak asal-asalan untuk menunjuk siapa Penjabat Kepala Daerah. Menurut dia, harus juga dilihat bagaimana jejak rekamnya. 

Menurut dia, pengangkatan pejabat sebagai Pj Kepala Daerah ini jangan hanya dilihat dari satu aspek saja, misalnya dia sudah memenuhi kriteria sebagai pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama. Dia menilai, aspek ini bukan menjadi patokan utama yang harus dipegang Kemendagri.

"Harus lihat juga bagaimana track record dari para Pj. Apakah dia mampu, apakah dia memang paham," katanya.