Mendes PDTT Dorong Kepemilikan Lahan Transmigran Secara Komunal

17 Mei 2023, 15:16 WIB

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar membuka Rakornas Transmigrasi dan Pembekalan Mahasiswa KKN-PPM di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, DIY, Selasa (16/5). (Dok. Kemendes PDTT)

Jakarta, IDN Times - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mendorong kepemilikan lahan kawasan transmigran dilakukan secara komunal. Dengan begitu diharapkan bisa meningkatkan dan mempercepat kesejahteraan para transmigran.

Menurut Gus Halim, sapaan akrabnya, dalam upaya mewujudkan rencana tersebut dibutuhkan dukungan dari DPR untuk mengubah undang-undang dan peraturan di bawahnya.

Sejumlah usulan pun dititipkan kepada Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar yang hadir dalam pembukaan Rakornas Transmigrasi dan Pembekalan Mahasiswa KKN-PPM di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, DIY, Selasa (16/5).

“Usulan pertama, hingga saat ini daftar tunggu yang ingin transmigrasi khususnya dari Jawa dan Bali, sudah mencapai lebih dari 5.000 KK. Ini menandakan program transmigrasi masih sangat dibutuhkan masyarakat. Kita harus menyiapkan program sebagus mungkin agar transmigrasi tak hanya sekadar memindahkan penduduk," katanya saat membuka Rakornas.

1. Koordinasi dengan BPN

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar melakukan halal bihalal virtual bersama sejumlah pengurus desa wisata di Indonesia, Selasa (18/5). Gus Menteri juga memanfaatkan halal bihalal tersebut untuk memantau pengelolaan desa wisata di era pandemik COVID-19.

Usulan kedua, lanjut Gus Halim, keberangkatan transmigrasi harus disimbolkan dengan mekanisasi pertanian. Sedangkan ketiga, lahan yang diserahkan ke warga transmigrasi tidak lagi hanya 2 hektare tapi minimal 3 hektare. Namun lahan tersebut bersifat komunal.

Gus Halim juga mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka mendukung kawasan transmigrasi untuk kepemilikan lahan secara komunal.

"Hal ini harus dibarengi dengan perubahan undang-undang, untuk itu kami berharap dukungan Gus Muhaimin Iskandar terkait pembaharuan kebijakan transmigrasi," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

2. Berikan beberapa penghargaan

Mendes PDTT menghadiri Sosialisasi Kebijakan Pendampingan Masyarakat Desa di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (23/4). (Dok. Kemendesa PDTT)

Dalam kesempatan itu, Gus Halim sempat memberikan penghargaan kepada 50 kepala daerah atas kontribusinya terhadap pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Daerah yang memperoleh penghargaan meliputi daerah asal (pengirim) dan daerah tujuan (penerima) transmigrasi.

Penghargaan juga diberikan kepada 8 mahasiswa penerima Program Penjaringan Siswa Berprestasi di Kawasan Transmigrasi (PPSBKT).

Mahasiswa penerima PPSBKT yang diberi penghargaan berasal dari 3 universitas, yakni Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang, dan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta.

3. Rakornas jadi momentum untuk merumuskan arah kebijakan penyelenggaraan transmigrasi

Sebelumnya, Dirjen PPKTrans Danton Ginting melaporkan, peserta Rakornas tersebut terdiri dari 50 kepala daerah, dinas yang membidangi ketransmigrasian dari 32 provinsi dan 87 kabupaten, mahasiswa penerima PPSBKT 45 orang, dan mahasiswa UGM yang akan melaksanakan KKN-PPM sekitar 1.000 orang.

"Poin yang menjadi perhatian dalam agenda ini adalah merumuskan arah kebijakan penyelenggaraan transmigrasi ke depan. Momentumnya adalah proses penyusunan RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045," kata Danton.

Turut mendampingi Gus Halim, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Irjen Teguh, Dirjen PDP Sugito, Kepala BPI Ivanovich Agusta, Kepala BPSDM Lutfiyah Nurlaela dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDTT. Hadir juga Perwakilan Rektor UGM, Pejabat Pemprov DIY dan mitra pembangunan Kemendes PDTT. (WEB)