Mendukbangga Sebut Indonesia Perlu Pertahankan Anggaran Kontrasepsi

07 Agu 2025, 16:45 WIB

Audiensi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) dan UNFPA (United Nations Population Fund) Indonesia Representative, Hassan Mohtashami, Rabu (6/8/2025) (Dok. Humas Kemendukbangga)

Intinya sih...

Alat kontrasepsi adalah hak dasar perempuan
Pengurangan anggaran berujung pada lonjakan aborsi tak aman
Tiga argumen kunci mempertahankan pendanaan kontrasepsi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji mengatakan, pemerintah akan mengupayakan anggaran kontrasepsi sebagai bagian dari strategi besar pembangunan keluarga Indonesia.

Hal ini diungkapkan Mendukbangga saat melakukan audiensi dengan UNFPA (United Nations Population Fund) Indonesia Representative, Hassan Mohtashami. Keduanya membahas urgensi alokasi pendanaan yang berkelanjutan untuk program kontrasepsi di Indonesia sebagai upaya menjaga hak-hak perempuan, menurunkan angka kematian ibu, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Ini bukan sekadar soal dana, ini soal arah bangsa. Kami ingin memastikan bahwa anak-anak lahir dari keluarga yang siap, sehat, dan bahagia,” kata Wihaji dikutip, Kamis (7/8/2025).

1. Menyelamatkan nyawa dan menghormati hak perempuan

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji saat membagikan MBG secara langsung ke masyarakat (Dok: Pemprov Sumsel)

Akses pada alat kontrasepsi bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga persoalan hak asasi manusia dan investasi strategis untuk masa depan bangsa.

“Keluarga berencana bukan hanya soal angka, tapi tentang menyelamatkan nyawa dan menghormati hak perempuan untuk menentukan masa depan mereka,” kata Wihaji.

2. Pengurangan anggaran berujung pada lonjakan aborsi tak aman

Sementara, Hassan menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi penurunan anggaran untuk program kontrasepsi di Indonesia. Dia menekankan bahwa pengurangan anggaran serupa di beberapa negara telah berujung pada lonjakan aborsi tidak aman, dan meningkatnya angka kematian ibu.

"Ketika kontrasepsi tidak tersedia, aborsi tidak aman dan kehamilan yang tidak diinginkan meningkat. Kami telah melihatnya terjadi di Pakistan, Turki, dan Uganda,” jelas Hassan.

“Memotong anggaran kontrasepsi hari ini bisa menjadi keputusan yang mahal dan berisiko besar bagi masa depan, baik dari sisi kemanusiaan maupun ekonomi,” sambung dia.

Selain itu, perlu memperkuat komunikasi strategis perihal anggaran kontrasepsi dengan Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kemendukbangga/BKKBN bersama UNFPA akan menyusun strategi advokasi terpadu, menuju pengambilan keputusan anggaran yang lebih berpihak pada hak dan masa depan perempuan Indonesia.

3. Tiga argumen kunci mempertahankan pendanaan kontrasepsi

Audiensi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji dan UNFPA (United Nations Population Fund) Indonesia Representative, Hassan Mohtashami, Rabu (6/8/2025) (Dok. Humas Kemendukbangga)

Hassn menjelaskan tiga argumen kunci untuk pertahankan pendanaan kontrasepsi yang jadi bagian hak asasi perempuan.

Kontrasepsi adalah hak dasar yang memungkinkan perempuan membuat keputusan tentang tubuh dan kehidupan mereka sendiri.

“Perempuan harus memiliki akses ke alat kontrasepsi, lalu membuat keputusan tentang apa? Dia ingin punya satu, dua, tiga, sepuluh anak. Itu keputusan mereka, terutama dari pemerintah, karena orang miskin mendapatkan alat kontrasepsi dari pemerintah,” katanya.

“Yang kedua ketika kita berbicara tentang keluarga berencana adalah menyelamatkan nyawa karena kita tahu, misalnya, dalam kasus Indonesia, angka kematian ibu tinggi. Akses terhadap kontrasepsi terbukti menurunkan angka kematian ibu secara signifikan,” lanjut Hassan.

Terkahir, adalah soal investasi ekonomi, yang mana setiap uang yang diinvestasikan dalam kontrasepsi akan menghasilkan penghematan besar dalam pembiayaan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan manusia.