Menerka Siapa Figur yang Cocok Jadi Wapres Menggantikan Gibran

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai kekosongan kursi wakil presiden menjadi momentum bagi partai politik untuk mengajukan kader terbaiknya. Sebab, jabatan tersebut bukan hanya menjadi pencapaian penting dalam perjalanan karier politik seseorang, tetapi juga berpotensi memberikan keuntungan politik bagi partai yang kadernya terpilih.

"Kursi RI-2 bukan sekadar jabatan kosong yang harus diisi, tetapi juga ruang strategis bagi partai politik untuk memperbesar pengaruhnya dalam pemerintahan," kata dia kepada IDN Times.

Menurut Arifki, apabila Prabowo ingin memperkuat dukungan koalisi sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan di DPR, figur dari PDI Perjuangan (PDIP) dapat memiliki posisi tawar. Namun, pilihan tersebut belum tentu membuat seluruh partai pendukung pemerintah merasa terakomodasi. Masing-masing partai tetap memiliki kepentingan dan perhitungan politik tersendiri.

“Figur seperti Cak Imin, AHY, Zulkifli Hasan, hingga Bahlil tentu memiliki kepentingan dan peluang politik masing-masing. Mereka bukan hanya memiliki basis partai, tetapi juga kontribusi dalam menopang pemerintahan. Karena itu, siapa pun nama yang nantinya dipertimbangkan Prabowo belum tentu bisa membuat seluruh kekuatan politik merasa terakomodasi,” kata dia.

“Persoalannya bukan kekurangan kandidat, tetapi bagaimana Prabowo menentukan figur yang bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan partai, stabilitas koalisi, dan efektivitas pemerintahan,” sambung dia.

Arifki menambahkan, apabila partai-partai politik tidak menemukan titik temu dalam mengusulkan kandidat, Prabowo berpeluang mempertimbangkan figur di luar rekomendasi koalisi. Dalam skenario tersebut, sejumlah nama dari lingkaran dekat Presiden di Hambalang juga berpotensi masuk dalam pertimbangan.

Mereka di antaranya Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono; Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono; hingga Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.

“Jika akhirnya Prabowo mempertimbangkan figur dari lingkaran dekatnya, tentu ada keuntungan dari sisi koordinasi pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden berasal dari lingkungan politik yang sama sehingga komunikasi dan koordinasi bisa lebih mudah dibangun. Namun, konsekuensinya, partai-partai koalisi lain juga perlu mendapatkan ruang dan pertimbangan politik yang proporsional,” ujar dia.

Meski demikian, Arifki mengingatkan, keputusan memilih wakil presiden harus tetap memperhatikan mekanisme konstitusional dan kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan.

Sebab, pengisian jabatan RI-2 bukan sekadar mengganti figur yang mengundurkan diri, melainkan juga menyangkut keseimbangan kekuatan politik di dalam pemerintahan.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebut ada delapan tokoh politik yang berpotensi menjadi calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, Golkar memilih menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

Doli menilai Prabowo memiliki kewenangan sekaligus pemahaman paling mendalam mengenai sosok yang dibutuhkan untuk mendampinginya dalam menjalankan pemerintahan hingga 2029. Terlebih, Prabowo telah memiliki pengalaman memimpin pemerintahan selama dua tahun sehingga memahami tantangan yang harus dihadapi ke depan.

"Golkar akan sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden untuk menentukan siapa yang menjadi Wakil Presiden yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka," ujar Doli dalam keterangannya, dikutip Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat dari presiden dan didukung wakil presiden yang memiliki kesamaan visi. Sosok tersebut juga harus mampu membantu menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat global maupun domestik.

Doli kemudian membeberkan delapan nama dari lingkungan partai politik yang dinilai berpotensi menjadi bahan pertimbangan Prabowo. Mereka adalah Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani; Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia; Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad; Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono; serta Ketua MPR RI sekaligus politikus Gerindra, Ahmad Muzani.

Selain itu, terdapat Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar; Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan; dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Mereka adalah pimpinan-pimpinan Partai Politik yang punya pengalaman panjang di politik dan juga di pemerintahan," kata dia.

Kendati demikian, Doli menegaskan penyebutan delapan nama tersebut bukan berarti Golkar sedang mengajukan kandidat tertentu. Partainya tidak ingin membatasi ruang gerak Prabowo dalam menentukan figur yang dianggap paling tepat.

Doli menjelaskan, setidaknya ada tiga kriteria utama yang perlu dimiliki calon wakil presiden pengganti Gibran. Pertama, memiliki chemistry yang kuat dengan Prabowo. Kesamaan visi, misi, sikap, paradigma berpikir, hingga kebijakan menjadi modal penting agar presiden dan wakil presiden dapat bekerja secara selaras.

Kedua, mempunyai legitimasi hukum, politik, dan sosial. Calon wapres harus memenuhi seluruh persyaratan hukum serta tidak memiliki persoalan hukum yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan. Selain itu, sosok tersebut juga perlu dikenal luas di kalangan politik maupun masyarakat.

Ketiga, memiliki kemampuan sebagai problem solver atau pemecah masalah. Dengan kemampuan tersebut, wakil presiden diharapkan dapat membantu Presiden menyelesaikan berbagai persoalan sesuai arahan kepala negara.

Doli juga memastikan Golkar akan mendukung siapa pun figur yang nantinya dipilih Prabowo. Kandidat tersebut tidak harus berasal dari partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Bahkan, Prabowo dinilai memiliki keleluasaan untuk memilih tokoh dari partai di luar koalisi maupun kalangan profesional atau nonpartai.

"Siapapun yang akan dipilih, apakah itu dari kalangan partai politik, baik yang tergabung dalam koalisi ataupun di luar koalisi pemerintah saat ini, atau tokoh dari kalangan di luar partai politik sekalipun, Golkar akan mendukung keputusan Pak Presiden," ujar Doli.

Ia meyakini, keputusan Prabowo nantinya akan didasarkan pada pertimbangan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, menilai calon wakil presiden pengganti Gibran harus mampu melengkapi kebutuhan kepemimpinan Prabowo. Menurutnya, terdapat sejumlah pilihan latar belakang yang bisa dipertimbangkan, mulai dari kader partai koalisi, tokoh di luar koalisi, hingga kalangan profesional.

"Ketiga latar belakang pastinya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jika Presiden memilih dari internal koalisinya, apalagi dari kader Gerindra sendiri, pastinya presiden tidak akan khawatir terkait risiko-risiko politik, seperti berseberang jalan," ujar Said.

Ia menjelaskan, Prabowo memiliki keleluasaan untuk menentukan sosok yang berasal dari partai pendukung pemerintah, kelompok di luar koalisi, maupun kalangan nonpolitik seperti profesional, teknokrat, ulama, dan budayawan. Setiap pilihan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhitungkan.

Meski begitu, Said menilai salah satu opsi ideal adalah memilih figur dari kelompok politik yang memiliki kekuatan besar di parlemen. Namun, kekuatan politik tersebut perlu diimbangi dengan kedekatan dan ikatan yang kuat dengan Prabowo.

Selain memahami karakter presiden, calon wapres juga harus mampu menjalankan peran sebagai pendamping kepala negara. Artinya, sosok tersebut tidak boleh justru membangun persaingan dalam kepemimpinan nasional.

"Sosok itu dari kelompok politik yang besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar di parlemen, tetapi memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan, sehingga pengalamannya bisa digunakan untuk membantu presiden menyukseskan pemerintahannya," ujar Said.

Pengalaman di pemerintahan, lanjut dia, menjadi salah satu modal penting agar wakil presiden dapat membantu Prabowo menghadapi berbagai persoalan strategis. Figur yang terpilih diharapkan mampu memberikan masukan, memetakan persoalan, hingga menawarkan solusi untuk menghadapi tantangan jangka pendek dan menengah.

Said juga mengingatkan agar keberadaan wakil presiden baru tidak menciptakan dualisme kepemimpinan atau munculnya dua pusat kekuasaan. Hubungan presiden dan wakil presiden harus berjalan harmonis sehingga pemerintahan dapat berfokus pada agenda pembangunan.

Ia bahkan berharap pasangan presiden dan wakil presiden tersebut bisa kembali berduet pada Pemilu 2029. Dengan demikian, kesinambungan pembangunan yang telah berjalan dapat terus dilanjutkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Namun satu hal yang sangat penting, meskipun dari kelompok politik, tidak menjadi pesaing, atau matahari kembar kepemimpinan nasional, dan duet ini bisa kembali dalam satu pasangan pada pemilu 2029 agar jejak keberhasilan pembangunan lebih terasa oleh rakyat," kata dia.

Menurut Said, kombinasi kepemimpinan yang saling melengkapi akan membantu pemerintah menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat sekaligus menghadapi tantangan global.

Kendati demikian, ia menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo sebagai presiden yang akan menjalankan pemerintahan bersama wakilnya.

"Namun semua itu berpulang ke Presiden. Beliaulah yang paling paham apa yang dibutuhkannya. Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang beliau pimpin, dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan," ujar Said.

Sekretaris Jenderal DPP Projo, Freddy Alex Damanik, memastikan organisasinya menghormati proses politik dan kenegaraan yang berlangsung setelah Gibran menyampaikan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.

Projo juga menyampaikan sejumlah kriteria yang dinilai penting bagi figur pengganti Gibran. Pertama, calon wakil presiden harus memiliki kapasitas kenegaraan dan memahami konstitusi.

"Wakil presiden bukan sekadar jabatan politik, tetapi memiliki tanggung jawab konstitusional yang harus dijalankan dengan penuh integritas," tutur dia.

Kedua, memiliki kemampuan bekerja sama dengan presiden. Menurut Projo, wakil presiden harus menjadi mitra kerja yang solid dan mampu mendukung kepemimpinan kepala negara, bukan justru menciptakan dua pusat kekuasaan yang saling berkompetisi.

Ketiga, calon wapres perlu memiliki pengalaman, integritas, serta kemampuan mengelola berbagai persoalan bangsa. Hal ini penting mengingat Indonesia masih menghadapi beragam tantangan di bidang ekonomi, sosial, dan politik, sekaligus harus melanjutkan agenda pembangunan nasional.

"Keempat, mampu menjaga kesinambungan pemerintahan dan agenda strategis nasional. Jangan sampai pergantian figur justru mengganggu konsolidasi pemerintahan dan program-program yang sedang berjalan," ucap Freddy.

Meski telah menyampaikan sejumlah kriteria, Freddy menegaskan Projo tidak ingin mendahului kewenangan presiden dengan mengusulkan nama tertentu. Organisasinya juga tidak ingin terjebak dalam persaingan memperebutkan posisi maupun jatah politik.

"Jadi, bagi Projo, yang paling penting bukan siapa yang paling cepat mengajukan nama, tetapi bagaimana seluruh proses berjalan sesuai konstitusi dan menghasilkan kepemimpinan yang dapat bekerja untuk kepentingan rakyat," imbuh dia.