PDIP Ungkap Sosok Wapres Ideal Pengganti Gibran, Tak Boleh Jadi Matahari Kembar
Prabowo berwenang mengusulkan dua nama calon wapres untuk dipilih MPR setelah jabatan tersebut kosong.
Said Abdullah menyebut calon ideal perlu berasal dari kelompok kuat, berpengalaman, dan mampu membantu pemerintahan.
Wapres pengganti Gibran diharapkan tidak menjadi pesaing atau menciptakan dualisme kepemimpinan dengan Prabowo.
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, mengungkapkan kriteria sosok ideal untuk mengisi posisi Wakil Presiden (Wapres) RI yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri.
Menurut Said, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan untuk menentukan dua nama calon wakil presiden yang nantinya akan dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Karena itu, sosok pengganti Gibran harus mampu memenuhi kebutuhan kepemimpinan Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.
"Ketiga latar belakang pastinya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jika Presiden memilih dari internal koalisinya, apalagi dari kader Gerindra sendiri, pastinya presiden tidak akan khawatir terkait risiko-risiko politik, seperti berseberang jalan," ujar Said dalam keterangannya, dikutip Sabtu (14/11/2026).
Dia menilai, calon wakil presiden dapat berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari partai politik dalam koalisi pemerintahan, kelompok di luar koalisi, hingga kalangan profesional, teknokrat, ulama, dan budayawan.
1. Prabowo punya kewenangan menentukan calon wapres
Prabowo Subianto Menerima Surat Pernyataan Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka Said menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Dengan demikian, Indonesia diperkirakan sudah memiliki wakil presiden baru sebelum 12 Januari 2027. Presiden Prabowo berwenang mengusulkan dua nama calon untuk dipilih MPR.
Menurut Said, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pemilihan wakil presiden kali ini berada dalam kerangka rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu.
"Karena Presiden yang berwenang mengajukan calon, maka Presiden pula yang memahami kebutuhan sosok wapres yang diinginkan oleh beliau," kata dia.
Dia mengatakan, Prabowo memiliki keleluasaan untuk menentukan calon dari internal koalisi pemerintahan, luar koalisi, maupun kalangan nonpolitik. Setiap pilihan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
2. Wapres ideal berasal dari partai besar dan berpengalaman
Presiden Prabowo Subianto memeluk Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka usai berhenti dari jabatan wapres di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Youtube.com/Sekretariat Presiden) Menurut Said, salah satu opsi yang paling ideal adalah memilih calon wakil presiden dari kelompok politik yang memiliki kekuatan besar di parlemen. Namun, sosok tersebut juga harus mempunyai kedekatan dan ikatan kuat dengan Prabowo.
Selain memahami karakter Presiden, calon wapres harus mampu menempatkan diri sebagai pendamping kepala negara, bukan menjadi pesaing dalam kepemimpinan nasional.
"Sosok itu dari kelompok politik yang besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar di parlemen, tetapi memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan, sehingga pengalamannya bisa digunakan untuk membantu presiden menyukseskan pemerintahannya," ujar Said.
Dia juga menekankan pentingnya pengalaman pemerintahan agar wakil presiden dapat membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan strategis.
Dia mengatakan, calon tersebut harus mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional, mulai dari membantu merumuskan peta persoalan hingga memberikan solusi kepada presiden untuk menghadapi tantangan jangka pendek dan menengah.
3. Wapres tidak boleh jadi matahari kembar Prabowo
Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (dok. Sekretariat Presiden) Said menegaskan, calon wakil presiden ideal juga tidak boleh menjadi pesaing atau menciptakan dualisme kepemimpinan nasional. Hubungan keduanya harus berjalan selaras agar pemerintahan dapat fokus menjalankan agenda pembangunan.
Dia berharap, pasangan presiden dan wakil presiden tersebut dapat kembali berduet pada Pemilu 2029 sehingga kesinambungan pembangunan bisa dirasakan masyarakat.
"Namun satu hal yang sangat penting, meskipun dari kelompok politik, tidak menjadi pesaing, atau matahari kembar kepemimpinan nasional, dan duet ini bisa kembali dalam satu pasangan pada pemilu 2029 agar jejak keberhasilan pembangunan lebih terasa oleh rakyat," kata dia.
Said menilai, kombinasi presiden dan wakil presiden yang saling melengkapi akan membuat pemerintahan lebih fokus menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat sekaligus menghadapi berbagai tantangan global.
Meski demikian, kata dia, keputusan akhir mengenai sosok pengganti Gibran sepenuhnya berada di tangan Prabowo.
"Namun semua itu berpulang ke Presiden. Beliaulah yang paling paham apa yang dibutuhkannya. Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang beliau pimpin, dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan," ujar Said.
