Jakarta, IDN Times – Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu memperingatkan adanya sanksi tegas kepada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang masih aktif berdinas bila terbukti mendukung salah satu calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019 dan peserta Pemilu 2019. Apabila terbukti tidak netral, maka anggota tersebut terancam dipecat.
Pernyataan itu diutarakan Ryamizard ketika ditanya terkait indikasi keberpihakan TNI dalam Pemilu 2019.
Ryamizard mengatakan, dia selalu mengingatkan seluruh anggota TNI untuk tetap netral dalam pemilu. Demi membuktikan komitmen itu, sebagai menteri yang membawahi TNI, dia memperingatkan anggota yang tidak netral pada Pemilu 2019.
“Terakhir saya mengingatkan jangan tidak netral, jangan. Kalau kamu (TNI) tidak netral, kamu salah, bisa dipecat!” kata Ryamizard saat menggelar konferensi pers bertajuk “Netralitas” TNI di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/4) petang.
Pemilu 2019 belakangan ini diramaikan dengan isu keberpihakan anggota TNI dan Polri pada salah satu paslon. Sejumlah pihak mengkhawatirkan pelaksanaan Pemilu 2019 menjadi tidak kondusif akibat TNI tidak netral.
Menjawab hal ini, Ryamizard menjamin kenetralan institusi TNI karena seluruh prajurit sudah disumpah.
“Kalau tidak netral, ya kamu (TNI) berarti harus menanggung risiko. Karena kamu juga sudah sumpah prajurit kok. Ada Sapta Marga, loyal, sampai ke tingkat presiden. Jadi, diharapkan tidak ada (yang tidak netral),“ ujar Jenderal TNI yang pernah bertugas memantau pergerakan GAM di Aceh pada 2005 ini.
Namun, dia tidak berani memastikan 100 persen anggota TNI tidak mengumbar keberpihakan pada Pemilu 2019. Menurutnya, kemungkinan ada anggota TNI yang tidak netral.
“Mungkin ada yang nakal-nakal satu, dua, dari 500 ribu (personel TNI) mungkin ada. Tapi, tidak separuhnya, tidak keseluruhan. Tapi, kita semua ini, Panglima TNI sudah (memberi peringatan), catatan-catatan Panglima Kodam juga sudah,” ujarnya.