Prabowo Minta Ada Audit Forensik Dana Haji di BPKH
- Presiden Prabowo membahas BPIH 2027 dan memerintahkan audit forensik tata kelola dana haji yang dikelola BPKH.
- Audit forensik ditujukan mengetahui kondisi sebenarnya keuangan jemaah haji; Kementerian Haji dan Umrah akan berkoordinasi dengan BPKP.
- Prabowo mengapresiasi langkah Kementerian Haji dan Umrah memberantas pelanggaran melalui hotline serta meminta kartel dan mafia haji-umrah disapu habis.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat pembahasan Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH) tahun 2027, bersama Menteri Haji dan Umrah, Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Haji dan Umrah, Danhil Anzar Simanjuntak di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/9/2026). Usai rapat, Dahnil mengatakan Presiden Prabowo juga memerintahkan adanya audit forensik keuangan haji. Saat ini, dana tersebut dikelola Badan Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH).
"Presiden tadi juga memberikan concern dan perhatian khusus beliau terkait dengan upaya rekonstruksi pengelolaan keuangan haji yang lebih baik untuk masa depan jemaah haji. Makanya terutama tata kelola keuangan haji yang hari ini itu dikelola oleh BPKH, Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji," ujar Dahnil.
1. Apa tujuan audit?
Presiden Prabowo Subianto rapat terbatas membahas biaya haji 2027 (dok. Sekretariat Presiden) Dahnil mengatakan, audit itu diperlukan agar Presiden Prabowo mengetahui kondisi keuangan jemaah haji yang selama ini dikelola oleh BPKH.
"Kenapa harus dilakukan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji seperti perintah Presiden tersebut? Karena Presiden ingin tahu fakta sebenarnya, seperti apa kondisi keuangan haji yang sebenar-benarnya. Jadi jangan sampai kemudian ada apa namanya, financial engineering dan sebagainya seperti kasus Malaysia yang sekarang sedang ramai. Maka Presiden juga ingin tahu eh apa kondisi keuangan haji di saat ini," kata dia.
Nantinya, kata Dahnil, Kementerian Haji dan Umrah juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit forensik terhadap BPKH.
"Nanti kami akan bicara dengan semua tim terutama BPKP, terkait dengan upaya audit forensik keuangan haji tersebut. Ini juga dalam rangka tadi perintah Presiden, bersih-bersih perhajian Indonesia supaya lebih berkah kata Presiden, supaya bersih, supaya bebas dari kartel haji dan kartel umrah," ujar dia.
2. Kemenhaj dapat apresiasi dari Prabowo
Presiden Prabowo Subianto rapat terbatas membahas biaya haji 2027 (dok. Sekretariat Presiden) Dalam kesempatan itu, Irfan Yusuf mengaku kementeriannya mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo karena berupaya membersihkan kartel dan kecurangan dalam penyelenggaraan haji.
"Beliau (Presiden) sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah," kata dia.
Menurutnya, Kementerian Haji dan Umrah sudah me-launching hotline berantas mafia hai dan umrah. Menurutnya, Presiden Prabowo mendukung hal tersebut.
2. Sapu bersih kartel haji
Menteri Haji dan Umrah Moch Irfan Yusuf biacara peluang kenaikan biaya haji. (IDN Times/Amir Faisol). Presiden Prabowo juga memberi istilah, untuk menyapu bersih seluruh kartel dan mafia pada ekosistem haji dan umrah.
"Istilah beliau adalah sapu habislah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah," ucap dia.
![[INFOGRAFIS] AI Jadi Tempat Curhat: Tren Baru Gen Z & Milenial](https://image.idntimes.com/post/20260429/upload_9c2883de31fbc7ad993691764c90e6e3_dfc3c6ee-e42f-48f6-9f1a-cde1ce74477c.jpg)
