Menhut Raja Juli: Karhutla Juga Marak Terjadi di Lahan Perkebunan dan APL

02 Sep 2026, 14:40 WIB

Cantika Lutfiah M

News

Channel

Add Us on Google

Menhut Raja Juli: Karhutla Juga Marak Terjadi di Lahan Perkebunan dan APL

Menhut Konferensi Pers Pengendalian Kebakaran Hutan (IDN Times/Cantika Lutfiah)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Kementerian Kehutanan mencatat 51 persen kebakaran hutan dan lahan terjadi di Area Penggunaan Lain, seperti perkebunan dan permukiman, sementara 49 persen berada di kawasan hutan.
Kemenhut berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian serta ATR/BPN untuk menggabungkan data hotspot SiPongi dengan peta IUP dan HGU, guna mengidentifikasi pemilik konsesi.
Penegakan hukum berlaku bagi pelaku di APL maupun konsesi; 52 pemegang PBPH telah diperingatkan, enam dikenai sanksi berat, dengan pembekuan izin hingga pidana bagi pembakaran terbukti.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Selasa (1/9/2026)

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan 49% kebakaran terjadi di kawasan hutan dan 51% di APL. Kemenhut berkoordinasi dengan ATR/BPN dan Kementan untuk mengidentifikasi pemegang izin di lokasi hotspot serta menegaskan sanksi bagi pelaku pembakaran lahan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Kementerian Kehutanan melaporkan sekitar 51% kebakaran hutan dan lahan terjadi di Area Penggunaan Lain, termasuk perkebunan dan permukiman, sedangkan sekitar 49% terjadi di kawasan hutan.
Who?
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, pemegang HGU dan IUP perkebunan, serta 52 pemegang PBPH terlibat dalam penanganan dan pengawasan.
Where?
Kebakaran tercatat di kawasan hutan dan Area Penggunaan Lain, termasuk lahan perkebunan serta permukiman. Keterangan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta.
When?
Raja Juli Antoni menyampaikan data dan langkah pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada Selasa, 1 September 2026.
Why?
Koordinasi lintas kementerian dilakukan karena hampir separuh kebakaran berada di luar kewenangan penuh Kementerian Kehutanan, terutama pada lahan berizin HGU dan IUP perkebunan.
How?
Data titik panas real-time SiPongi akan dipadankan dengan peta HGU dan IUP untuk mengidentifikasi pemilik konsesi. Pelanggaran dapat dikenai peringatan, sanksi administratif, pembekuan atau pencabutan izin, hingga proses pidana.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Banyak kebakaran terjadi di hutan dan juga di kebun atau tempat orang tinggal. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bilang 49 persen kebakaran ada di hutan, dan 51 persen ada di luar hutan. Kemenhut bekerja bersama kementerian lain untuk melihat titik panas. Pemilik kebun yang membakar bisa diberi hukuman.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pengungkapan bahwa kebakaran juga banyak terjadi di luar kawasan hutan mendorong penanganan yang lebih menyeluruh. Koordinasi Kemenhut dengan kementerian terkait, pemanfaatan data hotspot real-time, dan pencocokan dengan peta perizinan memperkuat kemampuan mengidentifikasi pihak bertanggung jawab, sementara peringatan serta sanksi menunjukkan pengawasan telah dijalankan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times — Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sering kali diidentikkan hanya terjadi di dalam kawasan hutan belantara. Namun, data dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menunjukkan realitas bahwa hampir separuh dari total peristiwa kebakaran justru terjadi di luar kawasan hutan, yakni di Area Penggunaan Lain (APL) seperti lahan perkebunan dan pemukiman warga.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyampaikan hal tersebut dalam Konferensi Pers Pengendalian Kebakaran Hutan di Jakarta, pada Selasa (1/9/2026).

1. Hampir 50 persen kebakaran terjadi di luar kawasan hutan

Menhut Raja Juli Antoni saat meninjau lokasi karhutla di Guntung Damar, Kalimantan Selatan, Minggu (23/8/2026). (dok. Kemenhut)

Raja Juli menyampaikan berdasarkan evaluasi dan data penanganan Karhutla, jumlah kebakaran antara kawasan hutan dan non-kawasan (APL) hampir berimbang. Hal ini membuktikan bahwa area perkebunan dan lahan non-hutan memiliki tingkat kerentanan kebakaran yang sama tingginya.

Catatan Kemenhut menunjukkan angka kebakaran di kawasan hutan berada di kisaran 49 persen, sementara 51 persen sisanya terjadi di APL.

“Ini namanya adalah karhutla. Kebakaran hutan dan lahan. Jadi tidak semuanya ada di sektor kehutanan. Itu angka antara kebakaran di kawasan dengan non-kawasannya itu hampir 50 persen-50 persen. 49 koma sekian dengan 51 persen,” ungkapnya.

2. Kemenhut gabung kekuatan dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementan

Menhut Konferensi Pers Pengendalian Kebakaran Hutan

Raja Juli juga menyampaikan separuh area kebakaran berada di luar kewenangan penuh Kementerian Kehutanan, maka dari itu koordinasi lintas kementerian langsung dijalankan. Kemenhut telah menjalin komunikasi dengan Menteri Pertanian (terkait Izin Usaha Perkebunan/IUP), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (terkait Hak Guna Usaha/HGU).

Langkah ini dilakukan untuk memanggil dan mengumpulkan seluruh pemegang izin HGU dan perkebunan agar memperketat penjagaan di area masing-masing.

“IUP perkebunan ada di Menteri Pertanian. HGU ada di Pak Nusron. Mohon dikumpulkan semua pemilik HGU. Dengan data yang kita miliki di SiPongi ini, kita punya indikasi-indikasi dimana terjadi hotspot itu,” katanya.

Data sebaran titik panas (hotspot) real-time dari SiPongi akan di-overlay secara presisi dengan peta HGU Kementerian ATR/BPN serta IUP Kementerian Pertanian. Jika ditemukan titik panas di area konsesi perkebunan, pemilik HGU/IUP bisa langsung teridentifikasi.

3. Menhut tegaskan sanksi penegakan hukum karhutla dilakukan tanpa pandang bulu

ilustrasi sanksi hukum (pexels.com/Kindel Media)

Dia menegaskan penegakan hukum akibat kebakaran di lahan APL maupun konsesi tidak akan pilih-pilih. Saat ini, puluhan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) maupun perusahaan telah mendapatkan peringatan keras dan sanksi administratif.

Bagi korporasi maupun individu di area perkebunan yang terbukti sengaja melakukan pembakaran lahan (land clearing), sanksi tegas berupa pembekuan izin hingga proses pidana siap dijatuhkan.

“Ada 52 pemegang PBPH yang juga sudah diberikan peringatan, pengawasan secara intensif, dan 6 di antaranya sudah diberikan sanksi berat, termasuk saya minta diteruskan, tidak hanya sanksi administratif, pencabutan dan sebagainya, tapi juga bila ada potensi pidananya, mohon diteruskan kepada Gakkum,” ujar Menhut.