Menhut Larang Sawit Ditanam di Lahan Bekas Karhutla: Ilegal
- Raja Juli Antoni menegaskan lahan yang terbakar akibat karhutla tidak boleh ditanami kelapa sawit karena ilegal.
- Kementerian Kehutanan akan berkoordinasi dengan ATR/BPN dan Kementan untuk mencegah pemanfaatan lahan terbakar di APL.
- Sebanyak 40 korporasi sedang diproses pidana, enam perusahaan mendapat sanksi administrasi, sementara penanganan karhutla ditargetkan selesai satu hingga dua minggu.
Jakarta, IDN Times - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, memastikan lahan yang terbakar akibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak boleh dimanfaatkan untuk ditanam kelapa sawit. Penanaman sawit dilahan terbakar dipastikan ilegal.
Menhut mengatakan, penegakan hukum akan dilakukan dalam peristiwa karhutla di sejumlah daerah supaya menghasilkan efek jera.
"Kalau pun ada yang membakar hutan, saya pastikan tuh gak boleh tanam sawit, ya, karena itu ilegal!" ujar Menhut di Gedung DPR, Jakarta, dikutip Rabu (2/9/2026).
1. Lahan bekas karhutla tidak boleh dapat HGU
Menhut Raja Juli berkunjung ke Kalbar. (IDN Times/Adpim). Raja menjelaskan, langkah pencegahan tersebut juga akan diterapkan terhadap lahan yang berada di area penggunaan lain (APL). Jika ditemukan pembakaran lahan di kawasan APL, maka Kementerian Kehutanan akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk memastikan lahan tersebut tidak mendapatkan hak guna usaha (HGU).
"Kalau ada yang membakar hutan di APL, itu nanti saya akan berkoordinasi dengan Pak Nusron, ATR/BPN yang menerbitkan HGU agar tidak bisa diterbitkan HGU-nya," kata dia.
Menhut juga berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan lahan yang terbakar di luar kawasan kehutanan atau APL tidak kembali dimanfaatkan untuk penanaman kelapa sawit.
"Kepada Menteri Pertanian agar lahan-lahan yang dibakar di luar kehutanan ya di APL itu kemudian itu juga tidak boleh di tanam sawit," kata dia.
2. Menhut janji tindak perusahaan besar dan kecil terkait karhutla
Menhut Raja Juli Antoni saat meninjau lokasi karhutla di Guntung Damar, Kalimantan Selatan, Minggu (23/8/2026). (dok. Kemenhut) Menhut memastikan, tidak akan pandang bulu untuk menindak korporasi terkait Karhutla. Dia telah menerima perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memproses semua perusahaan kecil dan besar terkait Karhutla.
Dia menjelaskan, sudah ada 40 korporasi yang sedang diproses pidana dan enam perusahan telah disanksi secara administrasi.
"Perintah Pak Presiden clear ya, yang kecil maupun yang besar ya, yang secara ilegal dan ada pidananya melakukan tindakan pidana pembakaran itu akan kita hukum ya," kata dia.
3. Prabowo targetkan karhutla beres maksimal dua minggu
Presiden Prabowo Subianto tiba di Rusia, Rabu (2/9/2026) (dok. Sekretariat Presiden) Presiden Prabowo Subianto mengatakan, penanganan karhutla di sejumlah daerah mulai teratasi dan termitigasi. Dia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan dalam satu hingga dua minggu ke depan. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Peluncuran Program PLTS 100 Gigawatt peak (GWp) yang diselenggarakan di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
"Sekarang saya kira sudah mulai teratasi, termitigasi di beberapa tempat. Saya kira saya berharap dalam satu-dua minggu ini bisa selesai semua," kata Prabowo dalam siaran langsung di YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo mengatakan, berbagai upaya untuk menangani karhutla yang terjadi di tengah ancaman El Nino sudah dilakukan, meliputi puluhan helikopter, belasan pesawat, serta berbagai teknik penanganan di lapangan. Kepala Negara juga menyebut, pemerintah telah mengerahkan ratusan bor air, ratusan pompa air, dan ribuan personel untuk menangani karhutla.
"Jadi saya besar hati, saya bangga dengan prestasi petugas-petugas kita di lapangan," ujar dia.
