Djumhur Segel 21 Perusahaan Terkait Karhutla, tapi Masih Bisa Beroperasi
- Djumhur Hidayat menyatakan 21 badan usaha di tujuh provinsi telah ditutup dalam penanganan Karhutla.
- Perusahaan yang disegel tetap dapat beroperasi sambil memberikan klarifikasi untuk menentukan sanksi atau pemulihan.
- Prabowo Subianto menyebut penanganan Karhutla mulai teratasi dan menargetkan persoalan selesai dalam satu hingga dua minggu.
Jakarta, IDN Times - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Djumhur Hidayat menyatakan telah menutup 21 badan usaha di tujuh provinsi terkait peristiwa Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Sementara ratusan korporasi sedang dalam proses verifikasi.
Djumhur menjelaskan, 21 badan usaha tersebar di sejumlah daerah di antaranya, tujuh di Kalimantan Barat (Kalbar), empat di Sumatra Selatan (Sumsel), tiga di Kalimantan Tengah (Kalteng), satu di Kalimantan Timur, empat di Kalimantan Selatan (Kalsel), satu di Lampung, dan satu lagi di Riau. Ia mengatakan, langkah ini diambil sebagai upaya verifikasi lapangan sehingga harus diklarifikasi oleh badan usaha.
"Jadi yang kita segel itu yang memang strict liability, jadi mutlak, nyata sekian ratus hektare terbakar, dan dia mau tidak mau harus bertanggung jawab. Karena itu betul-betul dari awal harus kita tidak bolehin," kata Djumhur di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
1. Perusahaan yang disegel masih beroperasi
Pemadaman Karhutla di kawasan Gambut di Desa Kota Bumi, Kecamatan Tanjung Lubuk, Ogan Komering Ilir (OKI) ANTARA FOTO/Nova Wahyudi Kendati demikian, ia mengatakan, perusahaan-perusahaan yang disegel masih bisa beroperasi karena definisi disegel berbeda dengan disanksi.
Namun, selama proses penyegelan berlangsung, semua perusahaan harus mengklarifikasi. Dari hasil klarifikasi ini pemerintah akan menentukan sanksi yang tepat untuk perusahaan tersebut.
"Jadi kalau disegel, mereka harus kerja keras memberikan klarifikasi sampai nanti bisa kelihatan tindak lanjutnya, apakah dia memang pemberatan, bahkan bisa cabut izin, atau dia bisa diringankan hanya melaksanakan sanksi dan pemulihan. Jadi kira-kira seperti itu prosesnya," kata dia.
2. Djumhur sebut ada unsur kesengajaan
Gubernur Kalbar turun ke lokasi karhutla. (IDN Times/Teri). Menurut dia, peristiwa Karhutla di sejumlah provinsi ini terindikasi kuat karena unsur kesengajaan. Karena itu, selama fenomena El Nino Godzila ini berlangsung, maka kegiatan membakar lahan dilarang total.
Selain itu, ada juga sejumlah perusahaan yang melakukan kegiatan serupa secara berulang. Lebih jauh, Djumhur mengatakan, berdasarkan hasil pemetaan dari data satelit ada sekitar 355 perusahaan yang berada di titik-titik hotspot.
"Yang terindikasi kan 335 perusahaan. Ketika di-overlay dari data satelit dan data perusahaan, 335 itu ada yang hotspot. Hotspot dan kemudian kita datangi. Dari saat kita datangi, ternyata ground check lah istilahnya," kata dia.
3. Prabowo targetkan Karhutla beres maksimal 2 minggu
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa (1/9/2026) (Instagram/Sekretariat.kabinet) Presiden Prabowo Subianto menyebut penanganan Karhutla di sejumlah daerah mulai teratasi dan termitigasi. Dia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan dalam satu hingga dua minggu ke depan. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Peluncuran Program PLTS 100 Gigawatt peak (GWp) yang diselenggarakan di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
"Sekarang saya kira sudah mulai teratasi, termitigasi di beberapa tempat. Saya kira saya berharap dalam satu-dua minggu ini bisa selesai semua," kata Prabowo dalam siaran langsung di YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo menyebut, berbagai upaya untuk menangani karhutla yang terjadi di tengah ancaman El Nino, meliputi puluhan helikopter, belasan pesawat, serta berbagai teknik penanganan di lapangan. Kepala Negara juga menyebut, pemerintah telah mengerahkan ratusan bor air, ratusan pompa air, dan ribuan personel untuk menangani karhutla.
"Jadi saya besar hati, saya bangga dengan prestasi petugas-petugas kita di lapangan," ujar dia.
