Menhut Sebut Praktik Pengelolaan Gambut di Riau Jadi Rujukan BPGMN

Raja Antoni mengatakan, praktik pengelolaan gambut di Desa Tanjung Leban, Bengkalis, Riau, menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, peneliti, masyarakat, dan sektor swasta.

Salah satu praktik yang dilihat yakni pengelolaan tata air gambut (water sharing) melalui sekat kanal agar kebutuhan masyarakat tetap berjalan tanpa membuat gambut menjadi kering.

“Pelajarannya adalah semua harus bekerja sama, bergotong-royong, mulai dari pemerintah, peneliti, pengusaha juga, setiap privat sektor harus terlibat bersama,” tuturnya.

Selain itu, Raja Juli Antoni juga mengaku bakal menggelar workshop bersama 22 pakar yang sebelumnya diundang ke Istana untuk membahas BPGMN.

Para pakar tersebut akan bersama-sama membahas mandat, SOP, serta struktur organisasi BPGMN agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selain para pakar, pembahasan juga akan melibatkan ahli mangrove serta pemangku kebijakan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Hasil pembahasan tersebut akan menjadi bahan untuk menyusun draf Peraturan Presiden (Perpres) mengenai lembaga baru tersebut,” kata Menhut.

Sebelumnya, Raja Juli menjelaskan, tujuan BPGMN itu dibentuk untuk mencegah terjadi karhutla secara efektif dan efisien.

"Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove) sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, ya, sebelum sempat dibubarkan," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Raja Juli menjelaskan, tujuan BPGMN itu dibentuk untuk mencegah terjadi karhutla secara efektif dan efisien.

"Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove) sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, ya, sebelum sempat dibubarkan," kata dia.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menegaskan, BPGMN harus berada langsung di bawah Presiden. Oleh karenanya, badan tersebut nantinya memiliki anggaran tersendiri.

"Tadi Pak Presiden mengatakan, badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden, diisi oleh para ilmuwan dan juga para profesional yang kemudian juga dilengkapi tentunya dengan anggaran yang cukup, ya, untuk kemudian kita dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan terutama di enam provinsi yang berbasis gambut, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan," ujar dia.