Mitigasi Karhutla, Prabowo Bentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove

24 Sep 2026, 20:17 WIB

2 min read

Muhammad Ilman Nafian

News

Channel

Add Us on Google

Mitigasi Karhutla, Prabowo Bentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove — Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni (dok. Istimewa)

Intinya Sih

Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
BPGMN dirancang berbeda dari BRGM, berada langsung di bawah Presiden, serta akan didukung ilmuwan, profesional, dan anggaran tersendiri.
Fokus pencegahan karhutla mencakup enam provinsi berbasis gambut: Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo terkait mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Bapak Presiden sudah mengambil keputusan, akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Jadi namanya Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN," ujar Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/9/2026).

1. Berbeda dengan BRGM
Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni (dok. Istimewa)
Raja Juli menjelaskan, tujuan BPGMN itu dibentuk untuk mencegah terjadi karhutla secara efektif dan efisien.
"Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove) sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, ya, sebelum sempat dibubarkan," kata dia.
2. BPGMN langsung berada di bawah Presiden
Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni (dok. Istimewa)
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menegaskan, BPGMN harus berada langsung di bawah Presiden. Oleh karenanya, badan tersebut nantinya memiliki anggaran tersendiri.
"Tadi Pak Presiden mengatakan, badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden, diisi oleh para ilmuwan dan juga para profesional yang kemudian juga dilengkapi tentunya dengan anggaran yang cukup, ya, untuk kemudian kita dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan terutama di enam provinsi yang berbasis gambut, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan," ujar dia.
3. Prabowo menerima sejumlah masukan
Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni (dok. Istimewa)
Raja Juli menyampaikan, Presiden Prabowo juga menerima sejumlah masukan dari jajarannya dan pakar terkait mitigasi karhutla.
"Jadi sekali lagi, ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan, evaluasi, bahkan kritik dari para ilmuwan, ya. Dan oleh karena itu tadi salah satu poin pentingnya tadi adalah berdirinya Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN ini," ucap dia.