Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan rapat koordinasi nasional (Rakornas) pemilu 2019 dalam rangka mempersiapkan detail pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
Dalam Rakornas 2019, Ketua KPU Arief Budiman mengaku telah mengecek sejumlah persiapan, mulai dari anggaran, personel, logistik hingga data pemilih. Seperti apa kesiapan KPU?
Dari segi anggaran, Arief menjelaskan dana pemilu untuk provinsi maupun kota sudah tersedia. Untuk diketahui Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,8 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019.
"Tidak satupun dari perwakilan baik satuan kerja provinsi maupun satuan kerja kabupaten kota menyatakan tidak ada anggarannya. Jadi setidaknya faktor pertama KPU siap karena anggarannya sudah ada. Termasuk anggaran untuk tahun 2019 sudah disiapkan," jelas Arief di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (17/11).
Alokasi anggaran ini naik 3 persen atau bertambah Rp700 miliar dibanding biaya Pemilu 2014 lalu yang mencapai Rp24,1 triliun.
KPU juga mengecek kesiapan personelnya. Arief menyebut KPU sudah melakukan rekruitmen sekitar 1.309 personel.
"Ini kurang lebih kalau hadir semua ada sekitar 3.500 delegasi yang berkumpul di ruangan ini terdiri dari ketua dan anggota KPU 5 orang dan satu orang sekretaris di masing-masing satuan kerja," sebut Arief.
Meski demikian, Arief menggarisbawahi bahwa ada 12 daerah yang jumlah personelnya belum lengkap. Beberapa faktor karena ada anggota yang lolos mengikuti seleksi KPU provinsi, seleksi Bawaslu provinsi, termasuk sudah bekerja selama 2 periode.
"Jadi saya sudah menawarkan bagi yang lolos KPU provinsi dan Bawaslu provinsi supaya kabupaten kotanya tidak kurang," ujarnya.
Ketiga adalah persiapan logistik yakni menyangkut kotak suara, tinta, sampul, dan hologram. Untuk kotak suara sudah selesai diproduksi dan 76 persen sudah didistribusikan.
"Sisanya sudah diproduksi, tapi masih dalam proses distribusi. Jadi masih cukup waktu untuk kotak suara," kata Arief.
Sementara untuk tinta, sampul, dan hologram masih dalam produksi. Surat suara baru akan diproduksi pada 2 Januari mendatang. "Memang belum didistribusikan karena itemnya kecil menunggu produksi item yang lain. Surat suara diperkirakan pada Februari sudah mulai didistribusikan," jelasnya.
Untuk pengamanan pemilu sendiri, Arief mengaku sudah saling berkabar dengan kepolisian dan meminta mereka untuk menempatkan petugas di masing-masing satuan kerja.
"Jadi untuk mendukung pengamanan sebagaimana perintah undang-undang mulai dari produksi, distribusi dan penyimpanan logistik itu KPU kerja sama dengan kepolisian. Insya Allah dalam waktu dekat kita perbarui MoU yang sudah ada," katanya.
Dari 34 provinsi, KPU baru menyelesaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 28 provinsi. Dua hari lalu, imbuh Arief, KPU sudah menggelar rapat pleno terbuka penetapan DPT hasil perbaikan kedua. "Sisa 6 provinsi yang harus menyelesaikan dan menyempurnakan pemukhtahiran data pemilihnya," ujar Arief.
KPU menetapkan DPT-nya dan kemudian berdasar DPT itu semua kebutuhan logistik, semua pengaturan pelaksanaan dan strategi peserta pemilu bisa berbasis pada data DPT itu.
"Dari beberapa kompenen yang kita cek, tidak ada permasalahan berarti. Maka KPU menyatakan sampai dengan tahap ini KPU siap menyelenggarakan pemilu 2019 yang lebih demokratis lebih baik untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang terbaik," katanya.
Indonesia, bersiaplah menghadapi pesta demokrasi...