Menko Budi Klaim Program Makan Gratis Bisa Gerakan Perekonomian Rakyat

Namun, temuan di lapangan tak semua seperti sekolah yang dikunjungi oleh Menko Budi. Sebab, banyak keluhan yang disampaikan di media sosial bahwa menu program MBG disebut tak memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh siswa sekolah.

Salah satu foto yang viral di media sosial diunggah oleh pemilik akun X @Marthadevireal_. Ia menampilkan foto menu makan program MBG adiknya di sebuah sekolah di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Isinya nasi putih, satu telor rebus, satu buah pisang dan sayur tumis. Menu itu dikemas menggunakan wadah plastik, bukan stainless steal agar tak mencemari lingkungan dengan pembuangan sampah. 

Unggahan foto menu tersebut sudah dilihat 5,1 juta kali. Warganet terkejut lantaran melihat minimnya isi menu. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya Subang, Nunung Suryani, melalui Kasi Kurikulum SMP, Fera Maulidya, membenarkan foto yang diunggah di media sosial X tersebut. Ia menyebut, menu itu bukan diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Markas Kodim 0605 Subang, melainkan diproduksi di dapur CV yang ada di Kalijati. 

"Jadi, untuk titik di Kalijati dan Purwadadi, itu penunjukkan CV langsung oleh Badan Gizi Nasional, bukan makanan yang diproduksi oleh SPPG yang ada di Kodim," tutur dia. 

Sementara, Direktur Centre of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, menyarankan agar distribusi makan bergizi gratis tidak dilakukan secara sentraliasi dengan menyediakan dapur umum. Hal itu berdasarkan hasil survei yang khusus Celios lakukan mengenai program makan bergizi gratis. Survei itu melibatkan 1.858 responden dari berbagai daerah yang mencakup wilayah pedesaan, pinggiran kota dan perkotaan. 

"Hasil survei itu lebih dari 50 persen responden menginginkan bahan pangannya lokal dan tidak impor. Itu kan sudah sejalan. Artinya, model penyalurannya juga harus desentralisasi. Jadi, bukan terpusat kepada dapur-dapur umum yang menaungi terlalu banyak sekolah tapi harus sekolah atau paling dekat dengan sekolah harus punya dapur sendiri," ujar Bhima kepada media di Jakarta pada hari ini. 

Ia pun setuju agar menu menyesuaikan dengan ketersediaan jenis pangan di wilayah tersebut. Bhima memberikan contoh, harga susu di Boyolali pasti lebih murah dibandingkan wilayah lain karena merupakan salah satu daerah penghasil susu. Sedangkan, di wilayah pantura atau Sulawesi, unggul untuk stok pangan perikanan. 

"Yang penting nilai gizinya sama," katanya. 

Hasil survei Celios juga mengungkapkan, responden menginginkan program MBG melibatkan hingga 85 persen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi. Namun, hingga kini angka tersebut belum berhasil dicapai. 

Temuan lain dari survei Celios yaitu 37 persen responden khawatir, program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu rentan dijadikan bancakan atau ladang korupsi. Potensi bancakan menguat lantaran berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) 2023, jenis kasus korupsi di bidang noninfrastruktur mencapai 143 atau 39 persen.

"Artinya, potensi program MBG (Makan Bergizi Gratis) disalahgunakan dan akan jadi kasus korupsi, itu sangat besar. Karena rantai birokrasi yang ditawarkan oleh pemerintah dalam penyaluran MBG sangat berpengaruh terhadap potensi kasus korupsi," ujar peneliti Celios, Bakhrul Fikri di dalam laporannya. 

Celios kemudian memetakan di mana potensi korupsi bisa terjadi dalam program unggulan Makan Bergizi Gratis. Pertama, celah bancakan bisa terjadi di pengadaan dan distribusi bahan makanan. 

"Ini tercermin di bagaimana rantai birokrasi tadi dan keterlibatan banyaknya institusi pemerintah dari pusat hingga ke daerah. Hal itu membuka celah korupsi antara pejabat dengan penyedia bahan makanan. Salah satu modusnya yakni bagaimana memenangkan tender dengan harga lebih tinggi," kata Fikri.

Celios juga mencatat modus untuk bisa memenangkan tender biasanya rentan terjadinya pemberian kick back atau suap dari perusahaan pengadaan untuk memenangkan kontrak pemerintah.