Menko Muhadjir: PPKM Darurat Diperpanjang hingga Akhir Juli

16 Jul 2021, 18:17 WIB

IDN Times/Margith Juita Damanik

Yogyakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali diperpanjang sampai akhir Juli 2021.

Muhadjir menyebut perpanjangan PPKM Darurat berdasarkan hasil rapat kabinet terbatas secara daring yang dipimpin Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir di Hotel University Club (UC) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Jumat (16/7/2021).

1. Perpanjangan PPKM Darurat disertai banyak risiko

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Muhadjir menjelaskan, Presiden Jokowi menyebutkan keputusan memperpanjang PPKM Darurat disertai banyak risiko.

"Termasuk bagaimana supaya seimbang bersama-sama antara meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar-standar PPKM dan bantuan sosial," katanya.

2. Apapun nama PPKM tidak akan berhasil jika masyarakat tidak mendukung

Infografis PPKM Darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021. (IDN Times/Aditya Pratama)

Muhadjir menekankan, diperpanjang atau diperkuat seketat apapun PPKM ini tak akan mampu berjalan efektif ketika tak disertai kesadaran dari masyarakat untuk menaati protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19.

"Pokoknya begini, apapun namanya entah PPKM Darurat atau PPKM super darurat selama masyarakat tak mau kompromi untuk menahan diri terhadap keinginan untuk melanggar atau tidak mematuhi prokes, tidak menyadari prokes adalah nadi yang paling utama dalam upaya kita menangani COVID-19 ya tidak akan berhasil. Apapun upaya pemerintah akan mubazir kalau masyarakat ini tidak sadar-sadar," kata dia.

3. Pemerintah tidak sanggup tanggung bansos, butuh bantuan masyarakat

Penyaluran bansos (Dok. Kemenko PMK)

Khusus untuk bansos, Muhadjir mengatakan, pemerintah saja tak akan mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. Maka itu, ia mengharap warga saling bantu dalam situasi pandemik COVID-19 seperti ini.

"Bantuan sosial tidak mungkin ditanggung negara sendiri, oleh pemerintah. Saya mohon juga ada gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini. Untuk saling membantu, saling bergandeng tangan, saling mengulurkan tangan," kata Muhadjir.