Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman (kiri) ketika menerima kunjungan kerja dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan). (Dokumentasi Kemenko Polkam)
  • Menko Polkam Dudung Abdurachman dan Kapolri Suyudi Ario Seto membahas keamanan nasional, kenaikan kurs dolar yang disebut terkendali, serta situasi Papua pasca-pembunuhan operator chainsaw di Yahukimo.
  • Pemerintah menyiapkan pemulangan 140 pelaku penipuan daring dari Filipina pada 25 November 2026; tim Mabes Polri telah berangkat mengurus proses tersebut.
  • Polri mendalami penerima akhir informasi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, membentuk tim khusus, serta menjadwalkan sidang etik mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pekan depan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Menko Polkam dan Kapolri membahas keamanan nasional, penipuan daring, pemulangan 140 pelaku scam dari Filipina, serta penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
  • Who?
    Menko Polkam Dudung Abdurachman, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, Mabes Polri, Kementerian Luar Negeri, serta mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terlibat dalam agenda dan perkara terkait.
  • Where?
    Pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta Pusat. Pemulangan 140 pelaku penipuan daring direncanakan dari Filipina.
  • When?
    Rapat digelar Selasa, 17 November 2026. Pemulangan 140 pelaku scam direncanakan pada 25 November 2026, sedangkan sidang etik Listyo Sigit dijadwalkan pekan depan.
  • Why?
    Pemerintah dan Polri menindaklanjuti perkembangan keamanan, kasus penipuan daring lintas negara, kondisi Papua, serta dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan pemusnahan barang bukti elektronik.
  • How?
    Tim Mabes Polri telah berangkat mengurus pemulangan dari Filipina. Polri membentuk tim khusus dipimpin Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin dan melanjutkan perkara penyadapan ke tahap penyidikan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Pak Dudung bertemu Pak Suyudi dari polisi di Jakarta. Mereka bicara tentang keamanan, penipuan di internet, dan penyadapan Presiden Prabowo. Polisi akan membawa pulang 140 orang pelaku penipuan dari Filipina pada 25 November. Polisi juga masih mencari tahu soal penyadapan dan akan mengadakan sidang untuk Pak Listyo minggu depan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Koordinasi antara Kemenko Polkam dan Polri menunjukkan penanganan isu keamanan dilakukan secara terstruktur, dari pemulangan pelaku penipuan daring hingga pendalaman dugaan penyadapan ilegal. Pembentukan tim khusus, proses penyidikan, dan agenda sidang etik mencerminkan upaya menjaga akuntabilitas, sementara situasi umum di Papua disebut tetap kondusif.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, menerima kunjungan kerja Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat pada Selasa (17/11/2026).

Beragam isu dibahas dalam rapat tersebut, mulai dari perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, kasus penipuan daring hingga proses penyidikan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dudung mengakui, salah satu situasi yang perlu diwaspadai yakni ketika kurs dollar terhadap mata uang rupiah yang terus naik. Meski begitu, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu mengeklaim kondisi perekonomian tetap dalam keadaan terkendali. Ketika Suyudi berkunjung ke kantor Kemenko Polkam, 1 dolar Amerika Serikat senilai Rp18.264.

"Situasi yang saat ini yang perlu diwaspadai adalah (kurs) dollar yang semakin naik namun masih terkontrol," kata Dudung.

Poin lainnya yang menjadi fokus pemerintah yakni mengenai kondisi keamanan di Papua. Pada 13 November 2026 lalu, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menganiaya hingga membunuh seorang operator pemotong kayu chainsaw di Kabupaten Yahukimo.

"Itu sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Situasi secara umum masih dalam kondisi kondusif. Saya berharap kepada masyarakat agar tetap menjaga situasi ini dan tetap menyaring informasi yang dikonsumsi sehingga, bila ada informasi yang memprovokasi hingga mengganggu stabilitas keamanan, maka harus bisa dikendalikan," kata dia.

1. Dudung sebut akan pulangkan 140 pelaku online scam dari Filipina

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman (kiri) ketika menerima kunjungan kerja dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan). (Dokumentasi Kemenko Polkam)

Di dalam forum itu, Dudung juga menyinggung rencana pemulangan 140 pelaku penipuan daring yang kini berada di FIlipina. Tim dari Mabes Polri, kata Dudung, telah berangkat dan mengurus proses pemulangan itu. Rencananya mereka bakal dipulangkan pada 25 November 2026.

"Yang di Filipina ada 140 yang akan dikembalikan. Tim dari Mabes Polri sudah berangkat," kata mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) itu.

Dia mengatakan, berencana hadir dalam proses pemulangan 140 pelaku penipuan daring tersebut. Selain itu, sejumlah pejabat lain seperti Kapolri dan Menteri Luar Negeri akan ikut hadir.

"Termasuk dari tim Kemlu juga nanti rencana tanggal 25 akan dikembalikan, nanti saya juga hadir, Pak Kapolri, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri," kata dia.

2. Polri terus telusuri penerima informasi akhir penyadapan selain Listyo Sigit

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir (kanan) ketika memberikan keterangan di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Sementara, terkait isu penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pihak kepolisian masih terus mendalami soal kemungkinan pihak lain yang menjadi penerima informasi akhir dari aktivitas pidana tersebut.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada pekan lalu menyebut, mantan Kapolri Jenderal Pol Lisyo Sigit Prabowo sebagai pengguna akhir (end user) informasi yang diperoleh dari aktivitas penyadapan tersebut. Kendati, pengakuan itu diragukan publik, sebab Listyo diyakini melakukan penyadapan bukan untuk kepentingannya sendiri.

"Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolri pada saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, bahwa end user atau pengguna akhir, yaitu salah satu perwira di Polri yakni Bapak LSP (Listyo Sigit Prabowo). Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu akan didalami," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.

Isir juga menyebut pimpinan Polri saat ini serius menangani perkara dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Caranya dengan membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Kabareskrim, Komjen Pol Asep Safrudin.

"Tim khusus ini dibentuk untuk mendalami dugaan makar. Saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Kalau yang tadi itu, terkait dengan LP (laporan polisi) awal mengenai dugaan penyadapan, akses ilegal dan pemusnahan barang bukti elektronik," kata dia.

3. Sidang kode etik terhadap Listyo Sigit digelar pekan depan

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman (kiri) ketika memberikan keterangan pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Di forum itu, Isir juga menyebut Polri akan menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Pol LIstyo Sigit Prabowo pekan depan. Namun, hari dan tanggal pastinya akan disampaikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

Sigit menjadi perwira tinggi ketiga yang menjalani sidang kode etik. Dia juga akan menjadi jenderal bintang empat satu-satunya di kepolisian yang bakal menjalani proses tersebut.

Sebelumnya, Ahrie Sonta pada pekan lalu resmi diberhentikan dengan tidak hormat dari Korps Bhayangkara. Eko Hadi Santoso juga telah dilakukan hal yang sama.

"Untuk tadi yang ditanyakan (soal sidang kode etik), dijadwalkan minggu depan," kata Isir.

"Nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media," imbuh jenderal bintang dua itu.

Eko Hadi Santoso juga dipecat dari institusi kepolisian. Dia langsung menggunakan haknya untuk mengajukan banding terhadap putusan itu.

Sementara, pihak kepolisian belum menjadwalkan sidang etik untuk tersangka penyadapan lainnya yakni Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) karena alasan kesehatan.

"SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kami paksakan (untuk menjalani sidang etik). Karena di satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU ini," kata dia.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More