Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

5 Negara Uni Eropa Umumkan Rencana Deportasi Migran ke Rwanda

4 min read
5 Negara Uni Eropa Umumkan Rencana Deportasi Migran ke Rwanda
bendera Rwanda (unsplash.com/aboodi vesakaran)
  • Jerman, Austria, Belanda, Denmark, dan Yunani berencana mengirim pencari suaka yang ditolak ke Rwanda mulai 2027, sebagai penerapan pertama aturan pemulangan baru UE.
  • Proyek percontohan akan menampung sekitar 100 migran dewasa, terutama pria lajang tanpa jalur banding; negara pengirim menanggung biaya relokasi, akomodasi, dan integrasi.
  • Rencana ini dikritik 47 organisasi dan sejumlah politisi karena dinilai berisiko melanggar HAM, sementara pelaksanaannya berpotensi menghadapi hambatan dari Pengadilan HAM Eropa.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Lima negara anggota Uni Eropa (UE) mengumumkan rencana pembangunan pusat pemulangan migran di luar kawasan Eropa. Jerman, Austria, Belanda, Denmark, dan Yunani sepakat bekerja sama dengan Rwanda untuk menampung para pencari suaka yang permohonannya telah ditolak. Rencana kemitraan ini diumumkan dalam konferensi migrasi di Wina, Austria, pada Senin (16/11/2026).

Kelima negara tersebut menargetkan pengiriman migran ilegal ke negara Afrika Timur itu dapat dimulai pada 2027. Kebijakan ini bertujuan menekan laju migrasi ilegal, menghancurkan bisnis penyelundup manusia, serta mengurangi beban populasi di Eropa. Langkah ini merupakan penerapan pertama dari undang-undang pemulangan baru UE yang mengizinkan pengiriman migran tanpa hak tinggal ke negara ketiga.

  1. 1. Proyek percontohan bakal menampung 100 migran dewasa

    ilustrasi unjuk rasa terkait kebijakan imigrasi
    ilustrasi unjuk rasa terkait kebijakan imigrasi (unsplash.com/Leo_Visions)

    Fasilitas di Rwanda ini akan beroperasi sebagai proyek percontohan berskala kecil yang menampung sekitar 100 orang dalam satu waktu. Masing-masing dari lima negara UE diperkirakan mengirim sekitar 20 migran pada tahap awal pelaksanaan. Sasaran utamanya adalah orang dewasa, khususnya pria lajang yang seluruh jalur banding hukumnya telah habis dan wajib dideportasi.

    Setiap negara pengirim akan menerapkan kriteria seleksi tersendiri tetapi tetap mengecualikan anak di bawah umur. Belanda berfokus memulangkan pria dewasa yang berasal dari negara di sekitar kawasan Rwanda. Sementara itu, Jerman menyasar migran yang menolak bekerja sama dalam proses identifikasi serta berasal dari negara yang enggan menerima kembali warganya.

    "Saya pikir ini akan menjadi pengubah keadaan yang membuat kita mampu menghadapi tantangan besar migrasi ilegal. Kita akan menghancurkan model bisnis penyelundup manusia, mengambil kembali kendali perbatasan, dan menghilangkan insentif bagi migrasi ilegal," ujar Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, dilansir Al Jazeera.

    Para migran nantinya ditempatkan di fasilitas terbuka selama beberapa bulan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Mereka dapat memilih untuk berintegrasi ke dalam masyarakat lokal dengan akses kerja dan layanan kesehatan, atau kembali ke negara asal. Kelima negara Eropa tersebut akan menanggung penuh seluruh biaya relokasi dan akomodasi, serta tidak memakai fasilitas bekas proyek pemerintah Inggris di Kigali.

  2. 2. Berbeda dengan skema deportasi Inggris yang gagal sebelumnya

    ilustrasi bendera Inggris
    ilustrasi bendera Inggris. (unsplash.com/simon frederick)

    Pemerintah negara-negara Eropa menegaskan rencana ini berbeda dengan skema serupa milik Inggris atau kesepakatan Italia dengan Albania yang gagal terlaksana. Proyek baru ini hanya berlaku bagi migran berstatus wajib deportasi, bukan orang yang permohonan suakanya masih diproses seperti pada skema Inggris. Mahkamah Agung Inggris menyatakan skema serupa melanggar hukum pada 2023 karena Rwanda dinilai tidak aman dan berisiko memicu persekusi lanjutan, sebelum akhirnya dibatalkan pemerintahan Inggris pada 2024.

    Pembatalan proyek Inggris tersebut sempat membuat pemerintah Rwanda menuntut pembayaran 50 juta poundsterling (sekitar Rp1,2 triliun) atau 63,6 juta dolar AS (sekitar Rp1,16 triliun). Dalam kemitraan dengan lima negara UE kali ini, Kigali menyatakan tidak mencari keuntungan finansial selain pembiayaan relokasi dan integrasi migran. Denmark juga dijadwalkan menandatangani perjanjian kemitraan kerja sama migrasi dengan Rwanda pada pekan depan.

    "Di bawah kemitraan ini, Rwanda akan memberikan kesempatan kedua bagi orang-orang yang tidak lagi memiliki hak hukum untuk tinggal di negara mitra," kata Menteri Dalam Negeri Rwanda, Vincent Biruta.

    Biruta menjamin adanya mekanisme pemantauan independen serta kerja sama dengan badan pengungsi PBB (UNHCR) untuk memastikan perlindungan hak asasi para migran. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) juga tengah berdiskusi dengan sejumlah negara Eropa terkait peran pendukung bagi migran transit. Sebaliknya, badan perbatasan UE (Frontex) dipastikan tidak terlibat dalam tahap awal proses deportasi ini.

  3. 3. Menuai kecaman keras dari politisi Eropa dan lembaga HAM

    Rencana pemulangan migran ke Rwanda langsung memicu gelombang kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia (HAM) dan politisi Eropa. Sebanyak 47 organisasi bantuan, serikat pekerja, dan kelompok HAM merilis pernyataan bersama yang mendesak kelima negara membatalkan rencana tersebut. Mereka menilai kesepakatan ini menempatkan kelompok rentan pada risiko pelanggaran hak asasi yang serius demi efek jera yang belum terbukti berhasil.

    Sorotan tajam juga mengarah pada rekam jejak pemerintahan Presiden Rwanda, Paul Kagame, yang dinilai represif terhadap oposisi dan kebebasan berpendapat. Pemerintahannya kerap dituduh melakukan penahanan sewenang-wenang serta mendukung kelompok pemberontak di Republik Demokratik Kongo. Peneliti senior Human Rights Watch, Clementine de Montjoye, memperingatkan bahwa pendanaan program ini hanya akan memberi keuntungan politik bagi pemerintah pelanggar HAM.

    "Saya tidak melihat adanya masa depan atau sisi kemanusiaan dalam hal itu. Itu bukan solusinya," tutur Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, dilansir The Guardian.

    Kecaman turut dilontarkan anggota Parlemen Eropa asal Prancis, Melissa Camara, yang menyebut kesepakatan dengan rezim otoriter ini sebagai kegagalan moral yang memalukan. Komplikasi hukum dari Pengadilan HAM Eropa juga membayangi pelaksanaan deportasi karena adanya larangan memindahkan individu ke wilayah yang rawan pelanggaran hak dasar. Meski demikian, pemerintah di Eropa tengah berada di bawah tekanan politik menjelang pemilu untuk membendung dukungan publik terhadap partai sayap kanan. Data Frontex mencatat hampir 110 ribu penyeberangan perbatasan ilegal masuk ke UE dalam 10 bulan pertama 2026, turun 29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Related Articles

See More