Menkomdigi Meutya Hafid Raih Penghargaan OPSI KIPP 2025 dari KemenPANRB

Meutya Hafid menegaskan, penguatan Mal Pelayanan Publik terus menunjukkan kemajuan nyata dalam menghadirkan layanan pemerintah yang lebih ringkas, transparan, dan terintegrasi. MPP menjadi wadah integrasi layanan strategis seperti layanan kesehatan, perizinan, dan administrasi kependudukan dalam satu ekosistem pelayanan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Penguatan Mal Pelayanan Publik terus menunjukkan kemajuan nyata dalam menghadirkan layanan pemerintah yang lebih ringkas, transparan, dan terintegrasi, sejalan dengan arah GovTech nasional dan reformasi pelayanan publik lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," jelas Meutya saat menerima penghargaan OPSI KIPP 2025 di Kantor Kemenpan RB, Senin (15/12/2025).

Kementerian Komdigi juga mendorong penguatan Digitalent Mobile sebagai platform pembelajaran talenta digital berbasis gawai. Inisiatif ini dinilai memperkuat kesiapan sumber daya manusia digital, baik aparatur maupun masyarakat, sebagai fondasi utama keberhasilan transformasi layanan publik, termasuk di Mal Pelayanan Publik.

"Inisiatif ini memperkuat kesiapan SDM digital aparatur dan masyarakat, sebagai fondasi utama keberhasilan transformasi layanan publik, termasuk di Mal Pelayanan Publik," ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan, Komdigi terus mendukung pengembangan MPP melalui penguatan infrastruktur digital, integrasi layanan pemerintah berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta perlindungan data dan keamanan siber guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi yang semakin modern.

Meutya Hafid mengapresiasi penghargaan OPSI KIPP 2025 tersebut dan menilai inovasi yang dihadirkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah memberikan dampak nyata. Ia menekankan bahwa kolaborasi pusat dan daerah melalui MPP mendorong percepatan transformasi layanan publik berbasis digital di berbagai wilayah.

"Melalui penghargaan ini juga, MPP memperlihatkan kuatnya kolaborasi pusat dan daerah dalam menyatukan berbagai layanan dalam satu ekosistem pelayanan, memperkuat prinsip no wrong door policy serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi yang semakin modern dan responsif," kata Meutya.