Menlu AS Ajak Tak Percayai Tiongkok soal Muslim Uighur

30 Okt 2020, 08:45 WIB

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika bertemu Menlu Mike Pompeo di Istana Kepresidenan Bogor (www.instagram.com/@usembassyjkt)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyebutkan, tindakan Tiongkok kepada Muslim Uighur di Xinjiang adalah contoh sikap Tiongkok yang mengancam umat beragama.

"Ancaman terbesar bagi masa depan kebebasan beragama adalah peran Partai Komunis Tiongkok terhadap orang-orang dari umat mana pun, Muslim, Buddha, Kristen, juga praktisi Falun Gong," kata Pompeo dalam acara dialog dengan organisasi massa Islam, yang digelar Gerakan Pemuda Anshor, di sebuah hotel di Jakarta, Kamis 29 Oktober 2020.

Laman ANTARA melaporkan, acara yang dipandu oleh Yahya Cholil Staquf itu dihadiri oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Kim dan Duta Besar RI untuk AS, Muhammad Lutfi.

Mike Pompeo berkunjung ke Indonesia dalam rangkaian lawatan ke Asia. Sebelumnya Pompeo ke India, Srilanka, dan Maladewa. Dari Indonesia Pompeo melanjutkan perjalanan ke Vietnam, meskipun negara ini tidak ada dalam jadwal awal kunjungannya.

Sebelum berdialog di GP Anshor, yang merupakan sayap pemuda Nadhlatul Ulama, Pompeo bertemu dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

1. Menlu Pompeo ajak Indonesia tidak percayai tindakan Tiongkok terhadap Muslim Uighur

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo ketika berbicara di forum GP Ansor (Tangkapan layar YouTube GP Ansor)

Pernyataan Pompeo kali ini bukan yang pertama, mengingat isu Muslim Uighur di Xinjiang menjadi salah satu poin dalam konflik kedua negara, yang belakangan memanas dengan sejumlah isu lain.

Atas tuduhan-tuduhan yang dilancarkan itu, Tiongkok menyatakan, AS tidak berhak turut campur dalam urusan internal Tiongkok. Negeri yang dipimpin Xi Jinping itu juga selalu berkilah bahwa kamp yang dibangun di Xinjiang bukan merupakan kamp penahanan, namun kamp pelatihan untuk mencegah terorisme dan pengentasan kemiskinan.

"Namun, Anda dan kita semua tahu bahwa tidak ada pembenaran atas pemberantasan terorisme dengan membuat Muslim Uighur memakan daging babi pada bulan Ramadan, atau menghancurkan sebuah pemakaman Muslim," kata Pompeo.

"Tidak ada pembenaran atas pengurangan kemiskinan dengan memaksa sterilisasi atau mengambil anak-anak dari orang tua mereka, untuk diajar kembali di sekolah asrama yang dijalankan oleh negara," tambahnya.

2. Sikap Nahdlatul Ulama soal Muslim Uighur belum final

Ilustrasi etnis Uighur di Xinjiang (IDN Times/Uni Lubis)

Menanggapi kecaman Pompeo terhadap Tiongkok, Yahya Cholil Staquf yang menjabat sebagai Katib 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), mengatakan bahwa informasi mengenai isu Muslim di Xinjiang saat ini menjadi kabur, karena terdapat bias di tengah konflik Tiongkok-AS.

“Yang kita butuhkan sekarang adalah akses terhadap informasi yang faktual, dan kami menuntut semua pihak, Amerika maupun China untuk jujur dalam hal ini karena keadaannya saat ini jika mengecam China maka dianggap pro Amerika, juga sebaliknya," ujar Yahya saat ditemui usai acara.

Yahya menyatakan, sikap NU atas isu Muslim Uighur masih belum final, dan organisasi itu masih mendalami kebenarannya dengan menunggu mendapatkan informasi yang tepat agar tidak masuk ke dalam situasi bias tersebut.

"Tetapi jelas, jika memang benar terjadi pelanggaran hak asasi (Muslim Uighur di Xinjiang, red), kami tidak akan tinggal diam sebagaimana selama ini kami tidak tinggal diam terhadap nasib rakyat Palestina," kata dia.

3. Menlu Pompeo bahas soal demokrasi di Indonesia

Menlu AS Mike Pompeo ketika bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor (www.instagram.com/@usembassyjkt)

Dalam acara di GP Anshor, yang disiarkan secara virtual, Mike Pompeo juga membahas perbandingan demokrasi antara AS dan Indonesia.

"Menurut saya Indonesia memiliki tradisi yang menjunjung tinggi keadilan, demokrasinya memiliki ciri kultur berbeda dengan AS tapi banyak juga persamaan,” ujar Pompeo, yang menganggap peradaban umat saat ini sedang dirundung krisis. Baik dari luar atau dalam, krisis tersebut masih menciptakan ketidakadilan bagi umat.

"Saat ini semua negara sedang berjuang dari krisis dan ketidakadilan, karenanya kita terus melanjutkan kerja sama sebagai satu kesatuan," kata dia.