Menpan RB Kerja Keras Benahi Tata Kelola Pemerintahan Prabowo

17 Okt 2025, 16:13 WIB

Amir Faisol

WhatsApp Image 2025-10-17 at 13.31.03 (2).jpeg

Menpan RB Rini Widyantini dalam program Real Talk With Uni Lubis. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Menpan RB ingin ubah wajah pemerintahan Prabowo
Kemenpan RB terus berbenah perbaiki tata kelola pemerintahan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka genap berusia satu tahun pada Senin (20/10/2025). Ada delapan butir misi pemerintahan Prabowo yang disebut sebagai Asta Cita.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, mengatakan, selama satu tahun ini, pihaknya bekerja keras untuk membenahi tata kelola pemerintahan agar lebih efektif dan efisien.

Ada tiga hal yang menjadi konsentrasi Kemenpan RB untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, di antaranya birokrasi yang lebih responsif, kolaborasi antara kementerian/lembaga, dan transformasi digital.

Hal itu disampaikan Rini Widyantini kepada Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis, dalam program Ngobrol Seru by IDN Times dalam segmen satu tahun pemerintahan Prabowo, di Kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).

"Yang lainnya itu sebetulnya bisa sebagai salah satu faktor pendukung saja, untuk mendukung ketiga itu. Jadi, ya, saya memang sekarang fokus ketiga hal itu, bagaimana membangun kolaborasi antar pemerintah," kata Rini.

1. Menpan RB mau ubah wajah pemerintahan Prabowo

Menpan RB Rini Widyantini dalam program Real Talk With Uni Lubis. (IDN Times/Amir Faisol)

Sebagai seorang birokrat, Rini ingin mengubah sitgma bahwa pemerintah bukan hanya membuat aturan, tapi pemerintah harus bekerja untuk rakyat. Pemerintah harus paham apa yang menjadi kehendak rakyat. Oleh karena itu, dia menilai kolaborasi antara kementerian/lembaga sangat penting.

Kemenpan RB bertugas untuk membuat semua kementerian/lembaga serempak menjalankan visi-misi Presiden sehingga jangan ada lagi ego sektoral di masing-masing K/L.

"Bagaimana mengorkestrasi organisasi pemerintah itu, supaya punya outcome bersama, jadi bukan outcome-nya Kementerian A, Kementerian B sendiri-sendiri, tapi outcome bersama yang pada ujungnya akan menjadi outcome-nya Bapak Presiden," kata Rini.

2. Kemenpan RB terus berbenah perbaiki tata kelola pemerintahan

Menpan RB Rini Widyantini dalam program Real Talk With Uni Lubis. (IDN Times/Amir Faisol)

Rini mengatakan, internal kementeriannya juga berupaya keras untuk terus melakukan reformasi birokrasi. KemenPAN RB membuat terobosan agar pelayanan di masyarakat kian maksimal.

KemenPAN RB menyerap aspirasi masyarakat melalui tatap muka langsung, jemput bola, anjungan mandiri, survei kepuasan masyarakat. Itu semua dilakukan dalam rangka memenuhi keinginan masyarakat tersebut. Selain itu, Kemenpan RB juga mengembangkan aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (SP4 Lapor).

"Jadi masyarakat itu bisa melakukan kepada pemerintah yang diinginkan seperti apa dan kita juga langsung interaktifkan seperti itu," kata dia.

3. Struktur pemerintahan Prabowo tak efektif

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, memberikan masukan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Menurut Jimly, permasalahan yang timbul pada rezim Prabowo sudah sangat kompleks sehingga perlu kerja bersama untuk mengatasinya.

"Cuma masalah dalam negeri ini banyak sekali, kompleks sekali yang tidak bisa mengandalkan hanya satu orang bernama Presiden, dia harus punya tim, teamwork yang berfungsi dengan baik. Teamwork ini bukan hanya orang, tapi kelembagaan," kata dia saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025).

Menurut dia, struktural pemerintahan di satu tahun era Prabowo ini masih tidak efisien. Kabinet Merah Putih masih gemuk, terlalu banyak nama yang menjabat di kementerian maupun lembaga.

"Yang jadi masalah kita terberat sekarang ini, struktur pemerintahnya tidak efisien, terlalu besar," ujar dia.