Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan bantuan sosial (bansos) yang disetop selama Pilkada hingga 27 November 2024 hanya yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Dia menegaskan, bansos dari pemerintah pusat tetap berjalan.
"Kalau (dari) ABPN boleh, saya sudah koordinasi, yang penting harus diukur, memang harus efektif dan sekarang sedang berproses," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu di kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Yusuf mengatakan, tidak boleh ada politisasi bansos. Sebab, dana bansos menggunakan uang negara. Ia menegaskan, pihak yang melanggar hal itu bakal mendapat sanksi.
"Ya harus bebas politik, kalau ada pasti disanksi," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Yusuf menegaskan, proses penyaluran bansos dilakukan secara bertahap. Dana bansos nantinya dikirim secara bertahap.
"Jadi sekali lagi, yang bantuan itu, triwulan keempat, berarti tiga bulan terakhir ini, kirim semua pelan-pelan, ada lewat Himbara, ada yang lewat PT Pos," ucap Yusuf.
Yusuf meminta dana bansos yang dikirim pemerintah tidak boleh digunakan untuk judi online. Dia meminta masyarakat menggunakan bansos secara benar.
"Jangan digunakan untuk kepentingan lain, apalagi untuk judi online," ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya akan mempertimbangkan masukan penyetopan penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga hari pemungutan suara Pilkada 2024. Hari pencoblosan pilkada serentak jatuh pada 27 November 2024.
"Nanti kami, kami sudah menangkap dengan baik pesannya (usul bansos diberhentikan hingga pilkada), supaya bansos ini tidak disalahgunakan. Kami akan langsung lakukan pembahasan begitu ya," kata Bima saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).
"Tapi esensinya, substansinya kami setuju," tambah Bima.