Mentan Syahrul Limpo Berada di Italia Saat Rumah Dinas Digeledah KPK

Juru Bicara bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, penggeledahan di rumah dinas Mentan Limpo sudah rampung. Penyidik menemukan sejumlah barang bukti dari aktivitas itu. Salah satunya berupa duit dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. 

"Itu dibawa alat penghitung uang, betul," ungkap Ali ketika memberikan keterangan pers pada hari ini. 

Namun, Ali tidak menjelaskan berapa nominal uang tunai yang ditemukan di rumah dinas Mentan Limpo. Selain itu, penyidik komisi antirasuah juga menemukan sejumlah dokumen, seperti catatan keuangan, pembelian aset dan dokumen lain yang terkait dengan perkara. 

Ali belum menyampaikan status hukum terhadap Mentan Limpo. Namun, ia mengakui ada bukti permulaan yang cukup untuk masuk ke tahap penyidikan dugaan korupsi. 

Selain di rumah dinas Mentan Limpo, penyidik komisi antirasuah juga bergerak untuk menggeledah beberapa ruangan di gedung A Kementan. Penggeledahan dilakukan di ruang kerja Mentan Limpo dan Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono. 

"Penggeledahan di Kementan di gedung A, antara lain di ruang menteri dan ruang sekjen kementan," katanya. 

Sementara, Mentan Limpo sudah pernah memenuhi pemanggilan dari penyidik KPK pada 21 Juni 2023 lalu. Ia dimintai keterangan selama 3 jam di gedung ACLC, KPK. Ketika itu, Ali Fikri tak menampik bahwa kasus yang sedang diselidiki tentang praktik jual beli jabatan di Kementan. 

"Benar, salah satu aspek kasus yang sedang didalami penyelidik KPK adalah terkait tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementan, khususnya terkait praktik penempatan pegawai dalam jabatan," ungkap Ali pada Juni 2023 lalu. 

Namun, Ali enggan menjelaskan siapa pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Ia hanya menyebut dugaan korupsi di Kementan ketika itu masih dalam tahap penyelidikan. 

"Pada beberapa perkara lain yang ditangani KPK sebelumnya, terkait penempatan seseorang dalam suatu jabatan, dari temuan yang ada masih sering disalahgunakan melalui praktik-praktik yang melanggar hukum. Seperti jual-beli jabatan, pemerasan, kolusi, hingga nepotisme," katanya lagi. 

Sementara, Partai NasDem mengaku sudah mendengar berita tentang salah satu kadernya, Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni mengatakan, ingin mendengar penjelasan resmi lebih dulu dari pimpinan komisi antirasuah terkait status Limpo. 

"Saya juga sudah dengar berita tadi malam bahwa Pak Mentan sudah jadi tersangka. Kita hormati proses hukum yang berlangsung dan kami hormati apa yang dilakukan oleh KPK," ujar Sahroni kepada media di Jakarta, Jumat (29/9/2023). 

Adapun Limpo menjadi menteri kedua dari NasDem yang tersangkut kasus hukum. Sebelumnya, Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan mega korupsi pengadaan tower Base Transceiver Station (BTS) 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di dalam persidangan, Plate dituduh telah menerima aliran dana korupsi dari proyek strategis itu mencapai Rp17,8 miliar. 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD memastikan penetapan Plate sebagai tersangka bukan politisasi hukum. Sebab, proses penyidikan dilakukan jauh sebelum memasuki tahun politik. 

"Terkait penetapan tersangka dan penahanan kepada Johnny G Plate yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, yang harus dipahami bukan hanya sesuai dengan hukum. Tetapi ini merupakan keharusan hukum. Jadi, statusnya sudah seharusnya ditingkatkan karena sudah ada minimal dua alat bukti," ujar Mahfud pada 18 Mei 2023 lalu. 

Bila Limpo juga resmi menjadi tersangka dan ditahan oleh komisi antirasuah, maka tersisa satu menteri lagi yang berasal dari NasDem yaitu Siti Nurbaya Bakar. Posisi Menkominfo pun tidak diberikan bagi NasDem. Presiden Joko "Jokowi" Widodo menunjuk Ketua Umum ProJo, Budi Arie untuk menjadi Menkominfo baru.