Jakarta, IDN Times - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, enggan mengomentari isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet yang kembali beredar beberapa waktu terakhir ini.
Siti enggan menjawab pertanyaan wartawan ketika ditanyai reshuffle kabinet yang menyeret namanya sebagai kader Partai NasDem.
"Aku gak mau (komentar), gak mau ngomong itu lah. Jangan," kata Siti, saat ditemui di KLHK, Selasa (28/2/2023).
Siti hanya mengatakan dirinya mengerti dengan kemunculan isu reshuffle pada akhir pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Dia menyinggung perannya yang pernah menjabat sebagai Sekjen Departemen Dalam Negeri Kemendagri, sehingga paham apa yang dimaksud reshuffle kabinet.
"Saya ngerti banyak. Saya kan Sekjen Depdagri dulu. Jadi janganlah (bicara reshuffle). Gak. Kan ada menterinya yang ngurus, saya kan sekarang di lingkungan," ujar dia.
Sementara, Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting, Saidiman Ahmad, menilai Jokowi saat ini perlu menugaskan seseorang untuk mengisi kursi Menpora yang kosong. Hal tersebut, menurutnya, lebih objektif ketimbang melakukan reshuffle terhadap menteri lain.
Di sisi lain, wacana santer perombakan kabinet sebelumnya, kental didorong karena faktor politis.
"Sebelum ada pengisian kursi Menpora, itu lebih dominan karena persoalan politiknya. Soal posisi politik Partai NasDem," ujar Saidiman kepada IDN Times melalui telepon pada Minggu, 26 Februari 2023.
Ia pun menilai secara umum kondisi kabinet Indonesia Kerja jilid II baik-baik saja. Menurutnya, relatif tidak ada persoalan.
"Ekonomi kita kan tumbuh positif tidak seperti negara lain yang mengalami resesi. Bahkan, (kinerja) menteri yang diisi oleh kader NasDem juga relatif oke. Terutama misalnya di bidang pertanian," tutur Saidiman.
Terkait dengan isu reshuffle yang mengancam tiga kader NasDem di kabinet, Saidiman menilai, keputusan tersebut akan ditentukan komunikasi atau kesepakatan antara pemerintah dengan Partai NasDem.
Saat ini, tiga kader NasDem duduk sebagai menteri yakni Siti Nurbaya Bakar, Syahrul Yasin Limpo, dan Johnny G Plate.
"Kalau Partai NasDem masih didefinisikan masih ada di dalam pemerintah, maka konsekuensinya tidak akan ada reshuffle. Kecuali, misalnya, NasDem benar-benar sudah berada di luar kubu pemerintah," kata dia.
Salah satu kuncinya, lanjut Saidiman, pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal capres. Bila hingga saat ini Demokrat belum juga mendeklarasikan Anies, maka wacana reshuffle terjadi tetap menguat.
"Dari sini masih ada kemungkinan NasDem tidak mendukung Anies kan. Tandanya berarti tetap reshuffle," ujarnya.
Diketahui, isu reshuffle kabinet mencuat usai Partai NasDem mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres untuk Pemilu 2024. Partai yang dipimpin Surya Paloh itu seolah tak sejalan dengan komitmen sebagai partai koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, lantaran Anies juga dudukung partai oposisi, PKS dan Partai Demokrat.