Menteri LHK: Tak Ada Ampun Bagi Perusahaan Penyebab Karhutla

25 Jan 2023, 16:52 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto berkoordinasi membahas Kesiapsiagaan Menghadapi Karhutla 2023 di Kantor BNPB, Jakarta Timur (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, memastikan pihaknya siap menindak tegas jika ada perusahaan swasta yang jadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Siti memastikan, pemerintah melakukan pemantauan dengan ketat di sejumlah titik rawan karhutla. Dengan begitu, ketika ditemukan satu titik api, maka pemerintah melalui KLHK langsung memberikan peringatan kepada pihak swasta.

"Kalau soal kebakaran hutan akibat swasta itu kayaknya tidak ada ampun, sebab begitu ada hotspot, mereka sudah langsung kita beri peringatan dan cara law enforcement, ternyata itu yang paling baik. Jadi kalau terdeteksi kebakaran di lahan swasta pasti kena," kata dia saat menggelar rapat koordinasi 'Kesiapsiagaan Menghadapi Karhutla 2023' bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto di Jakarta Timur, Rabu (23/1/2023).

1. Mahfud pantau sistem pemantauan dan pencegahan karhutla

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud MD mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai bencana karhutla pada tahun 2023.

Dia lantas mengapresiasi kerja cepat BNPB dan KLHK yang secara berkala memantau sejumlah daerah yang termasuk rawan bencana karhutla.

"Secara real time di tempat yang rawan karhutla itu sudah tersedia (alat pemantau) dengan baik sehingga kalau ingin tahu sekarang sedang terjadi apa di hutan Riau, petugas BPBD, misalnya di Sumsel sedang apa, hitung apa, perkirakan apa, kalau akan ada titik api, semua akan terlihat," kata Mahfud.

2. Mahfud singgung soal gurauan pejabat lalai jelang tahun politik

Menko Polhukam, Mahfud MD (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Dia pun berharap sistem pemantauan dan pencegahan yang dilakukan sejumlah pihak terhadap bencana karhutla bisa dilakukan dengan maksimal. Pemerintah pusat juga diminta harus berkoordinasi dengan jajaran di daerah.

Mahfud lantas menyinggung soal perhelatan politik pada Pemilu 2024. Dia mengatakan, biasanya jelang kontestasi politik ada gurauan pejabat lalai terhadap tugasnya, termasuk potensi karhutla.

"Berharap kepada semua pimpinan daerah, Forkopimda yang mempunyai hutan yang rawan dengan kebakaran supaya dari sekarang waspada karena, ya, dulu ada gurauan. Kalau sudah jelang tahun politik biasanya orang lalai. Banyak yang kerja politik dan macam-macam sehingga tidak waspada," ucap dia.

3. Mahfud minta prestasi pemerintah cegah karhutla dipertahankan

Petugas gabungan berusaha padamkan Karhutla di PPU (IDN Times/Ervan)

Mahfud juga mengimbau agar capaian pemerintah dalam menjaga hutan beberapa tahun terakhir bisa dipertahankan sehingga potensi karhutla pada tahun ini bisa dicegah.

"Diharapkan ini tidak terjadi dan kita tetap pertahankan prestasi kita. Prestasi nasional kita yang selama beberapa tahun terakhir itu sudah sepi dari gugatan-gugatan dan protes dunia internasional karena kita berhasil kendalikan kebakaran hutan dan lahan sehingga tidak mengganggu wilayah negara lain," imbuh dia.