Menteri Pariwisata Dorong Evaluasi Izin Pertambangan di Raja Ampat
- Kementerian Pariwisata berkomitmen menjadikan Raja Ampat sebagai simbol pariwisata berkualitas
- Menteri Pariwisata dorong adanya forum dialog bersama kementerian terkait
- Gubernur Papua Barat soroti komitmen berbagai pihak dalam menjaga kelestarian Raja Ampat
Jakarta, IDN Times - Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana mendukung adanya evaluasi izin pertambangan di Raja Ampat. Dia mendorong agar setiap aktivitas industri ekstraktif di Indonesia senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, sehingga bisa berjalan selaras dengan pembangunan pariwisata, ekologi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
Widiyanti dalam pertemuan dengan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (4/6/2025) mengatakan pihaknya mencermati dengan serius salah satu kegiatan industri ekstraktif khususnya terkait ekspansi tambang nikel di wilayah Raja Ampat, yang lokasinya relatif berdekatan dengan Kawasan Wisata UNESCO Global Geopark (UGGp) Raja Ampat. Kegiatan tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan pemerhati lingkungan. Apalagi, Raja Ampat adalah salah satu destinasi pariwisata prioritas Indonesia yang memegang sejumlah predikat atau status selain UGGp termasuk Kawasan Konservasi Perairan Nasional dan Pusat Terumbu Karang Dunia.
"Setiap kegiatan pembangunan di kawasan ini harus berpijak pada prinsip kehati-hatian, menghormati ekosistem, serta keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian," kata Widiyanti.
1. Kementerian Pariwisata berkomitmen menjadikan Raja Ampat sebagai simbol pariwisata berkualitas
Widiyanti mengatakan, Kementerian Pariwisata berkomitmen menjadikan Raja Ampat sebagai simbol pariwisata berkualitas yang berbasis konservasi, edukasi, masyarakat, kualitas, dan keberlanjutan. Makanya, dia mendukung adanya evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin pertambangan di wilayah sensitif, terutama yang bersinggungan dengan destinasi wisata konservasi.
Kementerian Pariwisata juga mendukung pendekatan whole of government dalam penyelarasan kebijakan antara sektor pariwisata, lingkungan hidup, energi, dan mineral.
2. Menteri Pariwisata dorong adanya forum dialog bersama kementerian terkait
Selain itu, diperlukan adanya forum dialog bersama kementerian terkait agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan arah pembangunan pariwisata berkelanjutan. Widiyanti mengatakan, Kementerian Pariwisata siap menyuplai data dan masukan berbasis perencanaan pariwisata dan pengalaman empiris, termasuk peran masyarakat lokal sebagai pelindung kawasan.
"Kami percaya, kekuatan masa depan Raja Ampat ada pada kelestarian laut, budaya, dan masyarakatnya. Maka inilah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya," ujar Widiyanti.
3. Gubernur Papua Barat soroti komitmen berbagai pihak dalam menjaga kelestarian Raja Ampat
Hal serupa disampaikan oleh Gubernur Papua Barat, yang menekankan pentingnya komitmen dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian Raja Ampat. Raja Ampat merupakan kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Oleh karena itu, investasi terbaik di Raja Ampat adalah investasi pada konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Jika dikelola dengan bijak, Raja Ampat dapat menjadi model destinasi di dunia yang menyeimbangkan ekonomi dan ekologi dengan selaras.
"Kami di daerah memiliki kewenangan yang terbatas. Melalui komunikasi, kami berharap destinasi Raja Ampat dapat menjadi atensi pemerintah pusat. Bersama-sama kita memastikan Raja Ampat dapat menjadi kekayaan bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia," ujar Gubernur Elisa Kambu.
