Menteri PPPA Ungkap Tiga Faktor Utama Penyebab Kekerasan terhadap Anak

27 Agu 2025, 05:00 WIB

Lia Hutasoit

Menteri PPPA Arifah Fauzi. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Intinya sih...

Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan pentingnya mengatasi faktor utama kekerasan terhadap anak: penggunaan gadget berlebihan, faktor ekonomi, dan pola asuh dalam keluarga.
Arifah mendorong pemerintah daerah menyediakan ruang bermain dan permainan tradisional sebagai alternatif positif agar anak-anak tidak bergantung pada gadget.
Dia mendorong semua pihak berkolaborasi untuk menuntaskan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta membangun lingkungan yang aman, ramah, dan berkualitas bagi anak-anak Indonesia.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menekankan pentingnya mengatasi tiga faktor utama yang memengaruhi tingginya angka kekerasan terhadap anak.

Tiga faktor itu adalah penggunaan gadget yang berlebihan, faktor ekonomi, dan pola asuh dalam keluarga. Dia mengingatkan para orang tua agar lebih memperkuat ikatan emosional dengan anak dan tidak menjadikan gadget sebagai solusi instan ketika anak sulit diatur.

“Ini salah satu yang kita sosialisasikan, sebagai upaya agar anak-anak kita tidak terlalu terfokus pada penggunaan gadge. Karena dari hasil analisa kami dari kasus-kasus yang kami tangani, khususnya kekerasan terhadap anak maupun yang dilakukan oleh anak, itu berasal dari gadget," kata dia dalam keterangannya, dikutip Selasa (26/8/2025).

1. Dorong pemerintah daerah menyediakan ruang bermain

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi kembali mengunjungi M (7), anak yang ditelantarkan orang tuanya di Pasar Kebayoran Lama, kini masih dirawat di RS Polri (Dok. KemenPPPA)

Arifah dorong pemerintah daerah menyediakan ruang bermain dan permainan tradisional berbasis kearifan lokal bagi anak-anak, sebagai alternatif positif agar mereka tidak bergantung pada gadget. Permainan seperti enggrang dan lompat tali dinilai bisa menguatkan interaksi sosial sekaligus melestarikan budaya.

Hal ini dia sampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan di Bukit Mirqan, Luwuk, Kabupaten Banggai, Senin (25/8/2025).

2. Harus berkolaborasi dan bersinergi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi dalam Pembukaan Seminar dan Pameran Arsip bertema "Kartini Masa Kini dan Masa Lalu; Perjuangan Kesetaraan Gender di Indonesia" di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia, pada Selasa (19/8/2025). (Dok. Kemen PPPA).

Dia mendorong semua pihak berkolaborasi dan bersinergi untuk menuntaskan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta membangun lingkungan yang aman, ramah, dan berkualitas bagi anak-anak Indonesia.

“Seperti pesan Presiden RI Prabowo Subianto, tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang dapat bekerja sendiri. Semua pihak harus berkolaborasi dan bersinergi demi masa depan anak. Anak-anak adalah calon pemimpin bangsa. Mari kita bergandengan tangan, berkolaborasi, dan bersinergi untuk menciptakan ruang aman, berkualitas dan ramah anak,” katanya.

3. Pembacaan Suara Anak Provinsi Sulawesi Tengah

Menteri PPPA, Arifah Fauzi, dalam acara Puncak Lokakarya Forum Anak Nasional (FAN) 2025, pada Minggu (20/7/2025)

Secara khusus, dalam acara peringatan HAN Sulawesi Tengah ada pembacaan Suara Anak Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan memberi perhatian penuh pada perlindungan anak melalui edukasi tentang bahaya perkawinan usia dini, penyalahgunaan NAPZA, serta pola asuh yang sehat bagi orang tua.

Dinas terkait diminta mencegah eksploitasi tenaga anak dan menindak judi online di bawah umur. Pemenuhan gizi anak, khususnya di daerah terpencil, juga perlu ditingkatkan untuk menurunkan angka stunting. Selain itu, penting menghadirkan fasilitas ramah anak, layanan konseling psikologis, serta memperkuat peran guru BK dalam pelaporan kekerasan. Anak juga perlu dilibatkan dalam Musrenbang agar hak partisipasi mereka terpenuhi.