Menteri Risma Pantau Pencairan BPNT di Jombang Masih Tinggi
Jombang, IDN Times - Menteri Sosial Tri Rismaharini memantau langsung penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ kartu sembako yang dicairkan dalam bentuk tunai di Jombang, Jawa Timur, Minggu (6/2/2022). Pencairan bantuan sembako bentuk uang tunai itu pertama di Jombang untuk percepat penyaluran bantuan. Ada beberapa lokasi yang didatangi Risma, di antaranya di kantor Kecamatan Tembelang, Jombang.
Informasi yang didapat IDN Times, lebih dari 200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di yang menerima pencairan bantuan sembako secara tunai. Rata-rata KPM yang mengambil adalah orang berusia lanjut atau lansia.
1. Risma sampaikan bantuan sembako boleh uang tunai
Risma yang berada di lokasi, menyaksikan langsung proses penyaluran yang uangnya disalurkan melalui Bank BNI. Di sela-sela itu, Risma yang didampingi anggota DPR RI Sadarestuwati tampak memberikan penjelasan kepada petugas dinas sosial dan BNI bahwa pencairan bantuan sembako diperbolehkan dalam bentuk uang tunai. Hal itu mendasar Perpres nomor 63 tahun 2017.
"Boleh, boleh itu (dicairkan) uang tunai, makanya ini tak keluarin, boleh. Diperaturannya itu tidak harus bentuk barang. Boleh uang, jelas di Perpres," kata dia sembari meminta kepada salah seorang pria untuk menunjukkan Perpres yang mengatur tentang itu.
2. Pencairan dua kecamatan di Jombang masih tinggi
Pencairan BPNT diakukan beberapa bulan sekaligus, yakni selama enam bulan terakhir. BPNT nilainya Rp200.000 per bulan per KPM. Dengan begitu, total yang diterima KPM sejumlah Rp1.200.000. Risma mengungkapkan, proses pencairan BPNT di Jombang masih tinggi, salah satunya adalah di Kecamatan Mojoagung dan Ngoro di atas 1000 (KPM) untuk satu Kecamatan.
"Makanya saya turun, karena masih cukup tinggi di Jombang yang belum cair. Kita maksimalkan sampai pertengahan bulan ini, mudah-mudahan bisa tuntas," kata Risma kepada wartawan di Kecamatan Mojoagung, Jombang.
3. Pencairan bantuan lambat karena KPM lansia dan sakit
Banyaknya yang belum tercairkan itu tidak hanya di Jombang, mantan Wali Kota Surabaya itu menyebut, rata-rata per daerah di Indonesia 15-10 persen yang belum tercairkan. Sebab, menurut Risma, tidak mudah mendatangkan lansia seperti ini.
"Tidak mudah memang, jadi rata-rata sebagian besar yang belum terealisasi itu (KPM) lansia sama sakit. Jadi memang harus proaktif. Kalau memang dikumpulkan di satu kabupaten cukup berat, jaraknya cukup jauh, sehingga itu makin sulit, makanya kemudian ada di kecamatan ada di kelurahan. (Target) pertengahan Februari harus kelar," pungkasnya.
