Menteri Tak Seirama dengan Prabowo, Dasco: Bisa Ditegur atau Reshuffle

07 Feb 2025, 17:23 WIB

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan keputusan mengocok ulang kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Dasco mengaku belum berbicara dengan Prabowo apakah akan ada evaluasi, teguran atau bahkan reshuffle bagi menteri Kabinet Merah Putih yang dianggap tidak seirama dengan Presiden.

Isu adanya menteri yang tidak seirama disampaikan kali pertama oleh Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu mengaku mendengar keluhan soal adanya menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak seirama.

Ketika ditanyakan kembali hari ini, Dasco mengaku belum tahu apa keputusan Prabowo. "Ya, jadi, saya dapatkan informasi soal (menteri) yang tidak seirama ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran. Kan presiden mempunyai kebijakan," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Dasco juga mengaku tidak tahu kapan reshuffle itu dilakukan Prabowo. "Kalau saya kan bilang kemarin, saya dengarnya begitu (ada menteri yang tidak seirama). Tapi soal masalah reshuffle kapan waktunya, ada atau tidaknya reshuffle, itu adalah hak prerogatif dan kewenangan dari presiden," tutur dia.

1. Dasco serahkan kepada Presiden soal evaluasi menteri

Ketika ditanyakan lagi apakah akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat, Dasco tidak membantah atau membenarkan. Ia menjawab diplomatis, perombakan kabinet merupakan kewenangan presiden, sehingga ia tak mau mendahului.

"Tentu sepenuhnya hal-hal seperti ini, kami serahkan kepada pak presiden untuk melakukan evaluasi-evaluasi," katanya.

2. Prabowo beri kode bakal reshuffle

Presiden Prabowo Subianto menyalami menteri Kabinet Merah Putih pada sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2025). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Sementara, kode adanya perombakan kabinet disampaikan Prabowo ketika menghadiri acara Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, 5 Februari 2025.

Usai acara, Prabowo tak membantah atau membenarkan bakal melakukan reshuffle dalam waktu dekat ini. Namun, ia kembali menegaskan bakal menyingkirkan anggota Kabinet Merah Putih yang tak mau bekerja untuk rakyat.

"Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain! Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," ujarnya, di Istora Senayan.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan ada sejumlah perlawanan terhadap pemerintahannya yang sedang memperjuangkan rakyat Indonesia untuk sejahtera. Dia menegaskan tidak akan ragu menindak mereka.

"Kami tidak akan ragu-ragu untuk bertindak. 100 hari pertama, ya saya sudah beri peringatan berkali-kali," tutur dia.

3. Bahlil masuk deretan menteri yang didesak supaya segera diganti Prabowo

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (IDN Times/Yosafat Diva Bayu)

Salah satu menteri yang didesak untuk segera dicopot Prabowo adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Puncak kekesalan publik terhadap Bahlil lantaran melarang penjualan gas LPG 3 kilogram kepada pengecer. Alhasil, masyarakat kesulitan mencari gas elpiji melon itu lantaran harus mendatangi pangkalan resmi yang terdaftar di PT Pertamina.

Sedangkan, menurut kajian CELIOS yang dirilis pada 21 Januari 2025, Bahlil termasuk salah satu menteri yang diusulkan panel ahli supaya segera diganti. Selain Bahlil, ada empat menteri lain yang juga perlu dikocok ulang yaitu Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanana), Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi), Natalius Pigai (Menteri HAM) dan Yandri Susanto (Menteri Desa, Pembangunan dan Daerah Tertinggal).