Muncul Isu Reshuffle, Istana: Yang Tahu Cuma Prabowo
- Istana menegaskan hanya Presiden Prabowo yang tahu soal reshuffle Kabinet Merah Putih.
- Reshuffle merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo dan belum ada informasi pasti kapan akan dilakukan.
- Isu reshuffle yang diembuskan pihak luar Istana dianggap hanya spekulasi belaka, tanpa validitas.
Jakarta, IDN Times - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, merespons munculnya isu Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle di Kabinet Merah Putih. Menurutnya, yang tahu mengetahui reshuffle hanya Presiden Prabowo.
"Ya, yang paling tahu soal reshuffle itu di republik ini, hanya Pak Presiden," ujar Hasan di kantornya, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
1. Reshuffle kewenangan Presiden
Hasan mengatakan, reshuffle merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo. Oleh karena itu, Hasan juga mengaku tidak mengetahui kapan pastinya Prabowo akan melakukan reshuffle.
"Jadi, ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu," kata dia.
2. Pihak luar hanya bisa menerka
Menurut Hasan, apabila ada isu reshuffle yang diembuskan pihak luar Istana, hanya sebatas pernyataan yang menerka-nerka. Sehingga, informasinya tidak valid.
"Kita juga tidak punya informasi yang cukup mengenai kapan itu akan dilaksanakan dan siapa orangnya kita tidak punya informasi soal itu. Itu betul-betul kewenangannya Presiden," ucap dia.
3. Dasco sebut ada menteri yang kurang seirama dengan Prabowo
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku mendengar ada menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak seirama dengan Presiden Prabowo dalam melaksanakan tugas.
"Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa demikian," ujar Dasco dilansir ANTARA.
Ketua Harian Gerindra itu menjelaskan, menteri dan wakil menteri sebelum dilantik oleh Prabowo, terlebih dulu menandatangani pakta integritas.
"Menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangani pakta integritas di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi," ucap dia.
