Milenial: Isu Lingkungan Jadi Anak Tiri dalam Agenda Politik 2024

09 Nov 2022, 14:41 WIB

ilustrasi daerah tropis (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)

Jakarta, IDN Times — Pemilu Presiden bakal dilangsungkan pada Februari 2024. Sejumlah nama elite politik mulai sibuk malang melintang ke daerah untuk safari politik.

Langkah ini bisa disebut sebagai bentuk kampanye untuk lebih mengenalkan masyarakat kepada sosok yang bakal maju pada Pilpres 2024. Kebanyakan dari elite politik yang bersafari itu menggelontorkan narasi perbaikan ekonomi.

Contohnya, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani yang menjanjikan pengembangan usaha telur bebek saat menyapa para peternak di Lampung pada September 2022 lalu. Puan juga berjanji untuk mengembangkan ternak ikan di Waduk Jatiluhur, Jawa Barat.

Selain Puan, sosok potensial lainnya, Anies Baswedan yang baru-baru ini juga bersafari politik ke Medan lebih bersosialiasi tentang dirinya dan Partai NasDem ke masyarakat sekitar.

Sejauh ini, para sosok yang dicanangkan maju ke Pilpres 2024 tersebut belum satu pun menyinggung isu krisis iklim. Padahal dampak perubahan iklim kian nyata dirasakan beberapa daerah di Indonesia.

1. Isu krisis iklim terlupa di panggung politik

Ketua DPR RI Puan Maharani ikut tanam bawang di Brebes, Selasa (5/7/2022). (dok. Tim Media Puan Maharani)

Manager Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Walhi, Uli Arta Siagian, menilai, isu krisis iklim kian redup di panggung politik Indonesia.

Dampak dan masalah dari perubahan iklim, kata Uli, sebenarnya adalah masalah sistemik yang hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah secara komprehensif.

Namun isu lingkungan cenderung hanya sebagai ‘pelengkap’ dalam kampanye politik. Uli menilai capres dan cawapres 2024 kurang serius menyelesaikan masalah perubahan iklim karena sejak awal hanya gimmick politik.

“Bagaimana dengan narasi lingkungan hidup atau ide untuk memajukan kegiatan program kebijakan yang menyelamatkan lingkungan hidup, menghormati HAM, mengakui hak rakyat atas kelola tanahnya itu sama sekali jauh dari narasi perpolitikan yang ada,” kata Uli kepada IDN Times, Rabu (9/11/2022).

2. Tak paham konteks isu lingkungan

Anies Baswedan saat bersosialisasi dengan sejumlah warga di Medan, Sumatra Utara. (Dok/Instagram @aniesbaswedan)

Uli menduga, kebanyakan elite politik yang saat ini mulai ramai mengisi media massa dan ruang publik tak paham konteks isu lingkungan. Padahal dengan mengedepankan kebijakan yang melestarikan alam, maka target pemulihan ekonomi dan sosial yang sering dijanjikan bisa tercapai.

Dia mencontohkan beberapa kasus pengambilalihan tanah rakyat yang kerap terjadi di daerah. Tanah kelola rakyat yang semestinya bisa menjadi sumber mata pencahariaan masyarakat setempat sekaligus menjaga alam lestari, seringkali dirampas paksa untuk pembangunan industri ekstraktif.

Jenis industri ini tak hanya cenderung merusak alam dan berdampak pada krisis lingkungan hidup, tapi juga berpotensi memiskinkan masyarakat karena ruang hidupnya terampas.

“Yang paling penting adalah bagaimana sejauh mana mereka itu memahami konteks atau persoalan lingkungan hidup di Indonesia. Jadi dia gak lagi membicarakan hal-hal yang sederhana, karena persoalan lingkungan hidup itu struktural dan sistematis,” ujar Uli.

“Ketika persoalannya struktural dan sistematis, pertanyaannya adalah apakah mereka mau berkomitmen menyelesaikan permasalahan itu? Memitigasi dampak perubahan iklim, dan menyelesaikan masalah perampasan tanah,” sambung dia.

3. Bakal capres perlu fokus pada isu lingkungan hidup

Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

Campaigner Pantau Gambut, Wahyu Perdana, menilai bakal capres perlu fokus pada isu lingkungan hidup sebagai isu krusial dan strategis.

“Lingkungan hidup, terlebih isu gambut dan iklim terkesan menjadi ‘anak tiri’ dalam agenda politik,” kata Wahyu.

Menurutnya, bakal capres perlu memetakan masalah lingkungan agar tak habis di meja kampanye menjelang Pilpres 2024. Pasalnya, isu lingkungan berdampak jangka panjang sehingga memerlukan penanganan serius.

“Politikus khususnya capres seharusnya meletakkan lingkungan hidup sebagai isu strategis, faktor-faktor lingkungan harus dilihat dalam dampak jangka panjang,” tuturnya.