MK Kritisi Harga Tiket Pesawat Makin Mahal Tapi Kompensasi Delay Cuma Rp300 Ribu

Adies pun mempertanyakan kepada saksi dari pemerintah apa pertimbangan menetapkan kompensasi sebesar Rp300 ribu, di tengah harga tiket pesawat yang terus melambung tinggi. Menurutnya, besaran ganti rugi yang diterima tidak masuk akal.

"Saya ingin tahu juga ini Bapak, ini kan yang membuat, salah satu yang merumuskan undang-undang ini. Terutama kalau kita lihat di keterlambatan kategori 5 itu, ini kan juga yang sudah termasuk kategori yang paling tinggi itu keterlambatannya, 240 menit. Dan di kategori 5 itu yang paling tinggi kompensasi berupa sebesar Rp300.000. Seperti apa dulu itu waktu Bapak merumuskan, Rp300.000 ini kalau sekarang kan sudah sangat tidak make sense lagi, harga segitu dengan harga tiket yang sedemikian tinggi," ucapnya.

Adies menegaskan, pemerintah seharusnya memikirkan nasib penumpang yang terdampak keterlambatan penerbangan. Terlebih harga tiket pesawat sudah naik berkali-kali lipat tetapi kompensasi yang diberikan tidak ikut meningkat.

"Mestinya kan pemerintah juga memikirkan gitu lho. Dengan tiket yang sudah berkali lipat naiknya, tapi dengan keterlambatan kategori 5 ini harus seperti dendanya masih Rp300.000," tutur dia.

Adies menyampaikan, masyarakat sebenarnya ingin agar penerbangan pesawat bisa tepat waktu. Namun tetap harus dibarengi dengan memperketat regulasi agar pihak maskapai semakin memberikan pelayanan yang adil.

Menanggapi pernyataan hakim konstitusi, Hemi menjelaskan, pemerintah awalnya ingin agar kompensasi yang diberikan kepada penumpang terdampak delay penerbangan mendekati ketentuan Konvensi Montreal. Berdasarkan perjanjian internasional itu, penumpang mendapat kompensasi sekitar Rp70 juta. Sayangnya, pihak maskapai merasa keberatan karena cuaca di Indonesia yang tidak menentu sehingga rawan terjadi keterlambatan penerbangan.

"Kebetulan Peraturan Menhub (PM) Nomor 77 saat saya masih menjabat dan saya juga inisiator di dalam pembuatan PM 77 itu. Awalnya kalau ingin mendekati Konvensi Montreal, airline kita nggak sanggup, Pak. Karena di Konvensi Montreal itu kurang lebih untuk delay internasional itu 11 tahun yang lalu ya, itu kurang lebih Rp70 juta," ucapnya.

Akhirnya, pemerintah dan maskapai pun sepakat menurunkan besaran kompensasi menjadi Rp300.000. Hemi pun mengaku tidak berhak menyampaikan berapa besaran kompensasi keterlambatan pesawat yang tepat berlaku saat ini.

"Nah waktu itu kami diskusi, gimana kalau Rp2 juta? Nah Rp2 juta temen-temen airline itu tidak sanggup. Karena dinamika di Indonesia itu ya cuacanya segala macem, akhirnya disepakatilah termasuk dengan YLKI itu Rp300.000. Itu yang saya ketahui saat kami membuat PM 77 Tahun 2011," ungkapnya.