MK Tafsirkan Ulang Frasa Syarat Pemberhentian Kepala Daerah Tanpa Usul DPRD

MK mengubah pemaknaan frasa terkait ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun yang menjadi salah satu dasar pemberhentian sementara kepala daerah maupun wakil kepala daerah tanpa usulan DPRD.

MK menilai frasa “tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun” dalam Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berpotensi menimbulkan multitafsir.

Menurut MK, apabila frasa tersebut hanya dimaknai sebagai tindak pidana yang memiliki ancaman pidana minimum khusus berupa penjara paling singkat 5 tahun, cakupannya menjadi terlalu terbatas. MK mencermati ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mahkamah menemukan perumusan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun secara eksplisit hanya terdapat dalam sejumlah ketentuan.

Di antaranya Tindak Pidana Penyelundupan Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 457 UU 1/2023. Selain itu, terdapat Tindak Pidana Berat terhadap Hak Asasi Manusia dalam Pasal 598 dan Pasal 599 serta Tindak Pidana Terorisme dalam Pasal 600.

Dengan pemaknaan yang hanya mengacu pada tindak pidana dengan ancaman minimum khusus 5 tahun, ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 hanya akan berlaku terhadap tindak pidana tertentu tersebut.

MK berpandangan, pemaknaan tersebut dapat menimbulkan persoalan karena tindak pidana lain yang tidak memiliki ancaman pidana minimum khusus 5 tahun tetap bisa memiliki ancaman pidana maksimum 5 tahun atau lebih. Padahal, tindak pidana tersebut dapat memiliki tingkat keseriusan yang berpengaruh terhadap integritas penyelenggaraan pemerintahan.

“Artinya, tindak pidana yang tidak menetapkan ancaman pidana penjara minimum khusus 5 (lima) tahun, sekalipun diancam dengan pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun atau lebih dan memiliki tingkat keseriusan yang dapat memengaruhi integritas penyelenggaraan pemerintahan, tidak dapat dijadikan dasar pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah,” kata Hakim Konstitusi, Guntur Hamzah dalam pertimbangan MK.

Menurut MK, kondisi tersebut berpotensi mengecualikan tindak pidana yang serius, mengancam kepentingan hukum masyarakat hanya karena tidak memiliki ancaman pidana minimum khusus 5 tahun.

Karena itu, MK menilai pemaknaan frasa dalam Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 tidak dapat dibatasi hanya pada tindak pidana yang secara eksplisit mencantumkan ancaman pidana minimum khusus 5 tahun.

MK mempertimbangkan adanya tindak pidana yang memiliki ancaman pidana maksimum 5 tahun atau lebih dan tingkat keseriusannya dapat memengaruhi integritas penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, perubahan pemaknaan tersebut dimaksudkan agar ketentuan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tidak menjadi terlalu sempit hanya karena suatu tindak pidana tidak mencantumkan minimum khusus pidana penjara 5 tahun.

Dalam putusan tersebut, MK juga menegaskan, kepala daerah yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana kealpaan dan pidana politik karena beda pandangan dengan rezim yang sedang berkuasa, tidak bisa diberhentikan begitu saja tanpa melalui usulan DPRD.

Dalam pertimbangannya yang disampaikan, MK menegaskan, pemberhentian sementara kepala daerah tanpa usulan DPRD harus mengecualikan tindak pidana kealpaan serta tindak pidana politik dalam pengertian tertentu.

Tindak pidana politik yang dimaksud ialah perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya memiliki pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. MK menilai tindak pidana politik itu tidak menggambarkan adanya suatu moralitas kriminal pada diri terdakwa, melainkan adanya perbedaan pandangan politik dengan rezim yang sedang berkuasa.

Pemohon dalam perkara ini, Terence Cameron menjelaskan, Putusan MK Nomor 365/2026 juga menjadi benteng bagi kepala daerah agar tidak dikriminalisasi oleh pemerintah pusat ketika punya pandangan politik berbeda.

Menurutnya, MK sudah menegaskan bahwa kepala daerah tidak bisa diberhentikan tanpa usul DPRD hanya karena punya pandangan politik berbeda dengan rezim yang saat ini berkuasa, misalnya pemerintah pusat.

"Itu untuk mencegah kepala daerah ada yang mungkin dikriminalisasi oleh rezim, karena adanya peraturan undang-undang baru. Seandainya nanti presiden tiba-tiba menerbitkan Perppu baru, yang mengkriminalisasi suatu tindakan untuk ditujukan kepada kepala daerah tertentu karena pandangan politiknya atau kebijakan politiknya. Nah, itu (kepala daerah) enggak boleh (diberhentikan) juga, menurut Mahkamah," katanya saat dihubungi IDN Times.

Selain itu, MK juga mempertegas pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa mulai berlaku sejak perkara pidana dicatat dalam buku registrasi perkara di pengadilan.

MK menilai, pencatatan perkara dalam buku registrasi perkara di pengadilan menjadi acuan administratif yang jelas untuk menentukan dimulainya pemberhentian sementara.

Dengan putusan tersebut, Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 dimaknai bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, ketentuan tersebut mengecualikan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Sementara itu, Pasal 83 ayat (2) kini menegaskan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara sejak perkaranya dicatat dalam buku registrasi perkara di pengadilan.